Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan skema pembagian beban biaya atau burden sharing antara pemerintah dan pengusaha untuk pembayaran uang saku peserta Magang Nasional periode 2026-2027. Pengumuman ini disampaikan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/4/2026).
Kebijakan ini menjadi perubahan signifikan dari periode 2025-2026 di mana pemerintah menanggung penuh seluruh anggaran uang saku peserta. Dilansir dari Detik Finance, langkah ini diambil seiring dengan evaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan satu putaran penuh.
"Ya tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100% dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua," ujar Airlangga, Menko Bidang Perekonomian.
Pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan perusahaan dalam pembiayaan sangat relevan karena para peserta memberikan kontribusi tenaga kerja langsung bagi korporasi tempat mereka bernaung. Implementasi skema ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih mandiri.
"Toh, karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," imbuh Airlangga.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah sedang mempersiapkan rincian pembahasan bersama para pengusaha. Airlangga memberikan estimasi awal bahwa pihak perusahaan kemungkinan akan memikul tanggung jawab sebesar 20 hingga 30 persen dari nilai total uang saku.
"Nanti kita siapkan, tapi 20-30% mungkin oleh korporat," tambah Airlangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut memberikan penegasan mengenai keberlanjutan program ini. Saat ini, para peserta menerima uang saku yang nilainya disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Kajian mendalam sedang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk merumuskan porsi kontribusi yang ideal tanpa memberatkan pihak swasta secara dominan. Rencana pembukaan kembali pendaftaran program magang periode mendatang tetap menjadi prioritas agenda pemerintah tahun ini.
