Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan kebijakan subsidi energi dan bantuan sosial di tengah tekanan harga minyak mentah dunia pada Sabtu (2/5/2026). Upaya perlindungan ini dipaparkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menggelar serap aspirasi di Kabupaten dan Kota Pasuruan.
Misbakhun menekankan bahwa kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bekerja ekstra guna meredam dampak fluktuasi harga energi internasional. Langkah strategis diambil agar kenaikan beban biaya global tidak langsung menghantam perekonomian masyarakat kelas bawah, dilansir dari Money.
"Dalam situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik internasional terhadap harga energi, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Penjelasan tersebut merujuk pada prioritas pemerintah dalam mengamankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun konflik geopolitik memicu lonjakan harga minyak di pasar global, harga BBM subsidi di dalam negeri diupayakan tetap stabil.
"Karena situasi itu harga minyak menjadi naik. Di seluruh dunia naik, hanya di Indonesia yang tidak naik, BBM bersubsidi," kata Misbakhun.
Komitmen mempertahankan harga ini direncanakan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Pemerintah bahkan telah menyiapkan skenario mitigasi apabila harga minyak dunia menyentuh angka 100 dollar AS per barel melalui penguatan suplai dari negara produsen.
"Presiden dan Pak Bahlil pergi ke negara-negara produsen minyak agar suplainya masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan. Pesan ini penting untuk disampaikan seluruh rakyat," imbuh Misbakhun.
Selain sektor BBM, stabilitas harga elpiji melon juga menjadi perhatian utama karena menyentuh kebutuhan dapur masyarakat secara luas. Misbakhun membandingkan disparitas harga yang signifikan antara barang subsidi dan nonsubsidi sebagai bentuk keberpihakan negara.
"Artinya pemerintah berusaha agar rakyatnya tidak mengalami kesulitan," kata Misbakhun.
Intervensi anggaran negara mencakup spektrum yang luas, mulai dari subsidi listrik hingga iuran kesehatan. Misbakhun menyebutkan bahwa alokasi dana untuk subsidi BBM, bunga KUR, BPJS Kesehatan, hingga BLT mencapai angka yang sangat masif di tingkat pusat.
"Bukan ratusan juta atau ratusan miliar, melainkan ratusan triliunn (rupiah, red). Itu pengorbaban negara buat bapak dan ibu sekalian," ujar Misbakhun.
Sebagai pimpinan di Komisi XI DPR, ia menegaskan peran lembaga legislatif dalam merumuskan postur anggaran tersebut agar manfaatnya tepat sasaran. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap program yang dicanangkan pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh warga.
"Artinya, negara hadir untuk rakyat, program-program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat," kata Misbakhun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut sebagai pilar penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah revolusioner dibandingkan kebijakan pendidikan dan gizi pada dekade-dekade sebelumnya.
"Zaman saya dulu masih harus bayar SPP, berangkat ke sekolah juga tanpa sarapan. Kini, anak-anak tidak hanya cukup makan, gizinya juga dipikirkan negara," imbuh Misbakhun.
Ia juga meminta warga agar lebih selektif dalam mencerna informasi yang beredar di jagat maya mengenai kondisi ekonomi nasional. Baginya, dukungan terhadap program gizi nasional merupakan investasi jangka panjang untuk daya saing bangsa.
"Kalau orang di TikTok bilang Indonesia gelap, jangan percaya. MBG ini agar anak-anak kita nanti bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia, sehingga upaya pemerintah mengintervensi generasi mendatang tidak bergizi buruk harus kita dukung," ucap Misbakhun.
Respons positif datang dari Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo yang turut hadir mendampingi agenda kunjungan kerja tersebut. Ia menilai dialog langsung merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan di daerah.
"Serap aspirasi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan juga tanggung jawab kami untuk memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan," ujar Adi.
Kegiatan reses yang berlangsung pada Jumat (1/5/2026) ini dilakukan secara maraton di wilayah Nguling, Grati, dan Kota Pasuruan. Misbakhun memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap masukan langsung dari konstituennya terkait efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
