Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan mengubah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Keputusan ini diambil meskipun nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dilansir dari Investor Daily, pemerintah juga belum berencana merevisi asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan mempertahankan asumsi ini tetap dilakukan walau pergerakan kurs berpotensi memberikan tekanan terhadap anggaran negara.
Dampak dari pelemahan kurs rupiah diakui memengaruhi anggaran subsidi energi. Kendati demikian, Purbaya menilai efeknya terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak sebesar lonjakan harga minyak dunia.
"Dampak pelemahan rupiah relatif kecil terhadap subsidi BBM ya? Yang besar adalah harga minyak dunia kalau saya gak salah," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Formulasi simulasi tekanan terhadap APBN sebelumnya telah dilakukan oleh jajaran kementerian. Simulasi tersebut menggunakan skenario rata-rata harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel sepanjang tahun serta sudah memasukkan kalkulasi pelemahan rupiah.
"Waktu kita menghitung melakukan simulasi harga minyak dunia US$ 100 per barel sepanjang tahun rata-rata, itu sudah kita masukkan ke sana," ujar Purbaya.
Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah penghematan fiskal untuk mengantisipasi kondisi ekonomi saat ini sehingga perubahan asumsi belum mendesak. Purbaya juga optimistis tekanan terhadap mata uang garuda tidak akan berlangsung lama karena sentimen pasar obligasi domestik mulai membaik.
"Jadi saya gak harus merubah apa-apa lagi. Sudah kita lakukan penghematan yang sudah kita pikir cukup untuk keadaan sekarang. Termasuk rupiahnya sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu," kata Purbaya.
Upaya intervensi melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) di pasar surat berharga negara (SBN) diklaim mulai membuahkan hasil. Langkah tersebut diyakini mampu menopang penguatan nilai tukar rupiah ke depan seiring masuknya dana investor.
"Tapi ingat, rupiah tidak akan bertahan di level ini untuk terlalu lama," ujar Purbaya.
Aliran modal yang mulai kembali masuk ke pasar obligasi diharapkan dapat menjadi pendorong penguatan mata uang lokal. Purbaya memproyeksikan volume dana asing yang masuk akan semakin meningkat.
"Kan tadi kita sudah melihat ada perbaikan sentimen ke pasar obligasi kan? Dana mulai masuk ke sini dan saya pikir ke depan akan lebih banyak yang masuk sehingga rupiah akan menguat," katanya.
Sementara itu, evaluasi terhadap mekanisme penyusunan asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 berpeluang untuk dibuka. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
"Monggo Pak Ketua, kalau memang penyusunan secara nasional itu mau diubah, ya monggo. Ini kan kesepakatan nasional," ucap Perry, sekaligus merespons Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang menyoroti perlunya formulasi yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Perry menjelaskan bahwa penyusunan asumsi nilai tukar dilakukan bersama indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, dan imbal hasil SBN. Proses pengambilan keputusan tersebut dijalankan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan DPR.
"Menurut decision making process di Indonesia, yang kita sebut nilai tukar fundamental adalah yang sejalan dengan forecast makroekonomi," ujar Perry.
