Pemerintah Indonesia menyiapkan cadangan kas sebesar Rp 420 triliun untuk mengintervensi pasar obligasi setiap hari guna memperkuat nilai tukar rupiah pada Selasa (19/5/2026).
Langkah intervensi melalui pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN) secara rutin ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menstabilkan mata uang nasional. Kebijakan moneter tersebut berjalan beriringan dengan kondisi sektor riil di pedesaan yang ikut terdampak oleh fluktuasi nilai tukar rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah memiliki likuiditas yang cukup untuk menjaga keberlanjutan intervensi di pasar obligasi tanpa mengganggu alokasi anggaran negara lainnya.
"Saya punya Rp 420 triliun cash yang bisa saya bisa putar di sana (pasar obligasi), jadi cukup bisa berkesinambungan dilakukan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (19/5/2026).
Pihak Kementerian Keuangan juga telah meminta suntikan dana harian sebesar Rp 2 triliun ke pasar keuangan demi memastikan stabilitas mata uang dalam beberapa pekan ke depan.
"Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga jadi harusnya sih ke depan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari bond market," jelas Purbaya.
Dana yang dialokasikan tersebut murni bersumber dari cadangan kas pemerintah yang sengaja disiapkan untuk menghadapi gejolak pasar modal.
"Saya minta masuk Rp 2 triliun setiap hari," kata Purbaya.
Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini turut memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan, terutama para petani yang mengonsumsi komoditas impor maupun ekspor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa fluktuasi rupiah berimbas pada harga barang impor seperti bawang putih, namun sektor pertanian juga diuntungkan lewat jalur ekspor.
"Yang dimaksud presiden pelemahan ini tentu ada pengaruhnya pada masyarakat desa. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya karena impor. Tapi berapa komoditas kita yang juga melakukan ekspor," terang Amran dilansir dari Money, Selasa (19/5/2026).
Berdasarkan data kinerja tahun 2025, nilai ekspor pertanian melonjak sebesar 28,26 persen menjadi Rp 166 triliun, sementara angka impor pertanian terpangkas hingga 9,66 persen menjadi Rp 41 triliun.
"Inilah yang dimaksud presiden. Ada dampaknya iya, tapi dampak positifnya di desa juga ada. Desa itu petani kan? Dampak positifnya lebih tinggi," jelas Amran.
Sebagai upaya pelindungan tambahan bagi warga pedesaan, pemerintah telah memotong harga pupuk subsidi sebesar 20 persen dan memastikan tidak ada perubahan harga pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Tapi ingat, BBM subsidi kan Tidak naik. Iya kan? Pupuk bahkan turun," ungkap Amran.
