Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik dalam skala besar. Dilansir dari Money, fokus utama kebijakan ini adalah penyediaan insentif bagi sekitar 6 juta unit motor listrik baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi yang diambil saat ini lebih mengutamakan penambahan unit baru di pasar. Skema ini dinilai lebih realistis dibandingkan melakukan konversi total terhadap seluruh kendaraan berbahan bakar minyak.
"Terus yang motor listrik, kan ada program, nanti ada pemikiran untuk mengganti semua motor yang ada di sini. Itu berapa? 120 juta motor? Kok banyak kan? Kalau saya sih, saya mengusulkan, kita kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjual motor kan. Kita akan, tapi nggak semua sekali. Terus kita lihat bertahap. Tapi yang baru akan kita coba buat program, ya," kata Purbaya.
Pemerintah mempertimbangkan nilai subsidi sebesar Rp 5 juta untuk setiap unit motor listrik. Namun, angka tersebut belum bersifat final karena masih bergantung pada kesiapan kapasitas industri serta anggaran negara.
"Ya enggak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih," ujar Purbaya pada media briefing di Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).
Secara perhitungan kasar, jika kuota 6 juta unit motor diberikan subsidi Rp 5 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 30 triliun. Program ini dirancang untuk memperluas penetrasi pasar kendaraan ramah lingkungan secara sistematis.
Koordinasi Lintas Kementerian
Penyusunan kebijakan ini tidak dilakukan secara tunggal oleh Kementerian Keuangan, melainkan melibatkan pembahasan intensif dengan kementerian terkait. Koordinasi dilakukan bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya diskusikan dengan Menteri Perindustrian. Belum ketemu. Beberapa kali. Tapi saya sudah diskusi dengan Pak Airlangga juga. Dia setuju dengan jumlah yang nanti diatur-aturkan," tutur Purbaya.
Langkah strategis ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah terus melakukan kajian mendalam untuk menyeimbangkan antara percepatan transisi energi dengan kekuatan kapasitas fiskal nasional di tengah populasi motor nasional yang mencapai 120 juta unit.
