Pemerintah Berikan Ponsel dan Starlink ke Warga Pulau Miangas

Pemerintah Berikan Ponsel dan Starlink ke Warga Pulau Miangas
Foto: Ilustrasi Pemerintah Berikan Ponsel dan Starlink ke Warga Pulau Miangas.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan 203 unit smartphone serta perangkat Starlink kepada warga di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas digital di wilayah terutara Indonesia serta menghapus kesenjangan akses informasi bagi masyarakat setempat.

Penyaluran infrastruktur telekomunikasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke wilayah perbatasan tersebut, sebagaimana dilansir dari Teknologi. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan jaringan komunikasi yang andal di pulau-pulau terdepan guna mendukung aktivitas digital warga tanpa kendala teknis.

"Kami memperkuat jaringan supaya ponsel bisa beroperasi di sini. Menkomdigi memberikan Starlink dan ponsel untuk semua kepala keluarga," ujar Prabowo, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Kepala Negara menegaskan pentingnya dukungan teknologi satelit dan penguatan infrastruktur untuk mengintegrasikan wilayah pelosok ke dalam ekosistem ekonomi nasional. Kehadiran pemerintah di Miangas menjadi simbol transformasi wilayah penjaga gerbang utara menjadi bagian aktif dalam kemajuan digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa perluasan jangkauan akses ini merupakan wujud kehadiran negara di titik terluar. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Bakti dan Telkomsel untuk melakukan penguatan sinyal Base Transceiver Station (BTS) secara menyeluruh.

"Pelaku usaha kecil di wilayah ini juga harus mampu mengembangkan pasarnya ke ranah yang lebih luas melalui ekosistem digital," tuturnya.

Pemerataan konektivitas dipandang sebagai fondasi utama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga di pelosok negeri. Meutya Hafid menargetkan sebanyak 2.500 desa yang saat ini belum terjangkau internet dapat segera menikmati layanan telekomunikasi pada akhir tahun 2026.

Program percepatan pembangunan Indonesia Digital ini menempatkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama pembangunan. Integrasi infrastruktur terestrial dan teknologi satelit diharapkan mampu menciptakan stabilitas koneksi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di perbatasan.

Artikel terkait

Rekomendasi