Pemerintah memastikan tidak akan menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak yang sudah ada dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memilih untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, upaya mendorong pertumbuhan dilakukan melalui penguatan investasi serta perbaikan iklim usaha, seperti dikutip dari Money.
Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal saat ini tidak dirancang untuk menambah beban ekonomi masyarakat. Fokus utamanya adalah memperkuat penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup berbagai celah kebocoran yang ada.
"Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif," ujar Purbaya dalam keterangan resmi pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Purbaya, sikap tersebut selaras dengan komitmen pemerintah sejak awal. Kenaikan pajak tidak akan menjadi opsi sebelum kondisi ekonomi nasional dinilai cukup kuat, terutama saat angka pertumbuhan mulai mendekati level 6 persen.
Di tengah tekanan eksternal, Purbaya berpendapat bahwa Indonesia harus fokus memperkuat mesin pertumbuhan domestik. Mantan bos LPS ini menilai bahwa tantangan ekonomi global dapat dimitigasi melalui konsumsi rumah tangga dan koordinasi kebijakan yang solid.
"Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Purbaya.
Guna menjaga konsumsi tetap stabil, pemerintah juga terus berupaya mendorong investasi dari sektor swasta. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penopang utama bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Purbaya memaparkan bahwa struktur ekonomi Indonesia selama ini bersandar pada tiga pilar utama. Ketiga komponen tersebut meliputi sektor konsumsi masyarakat, investasi, serta aktivitas perdagangan internasional.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketiga pilar ini agar tetap tumbuh positif meskipun gejolak pasar global terus terjadi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Satgas P2SP atau satgas debottlenecking untuk membantu sektor swasta.
"Realitanya, ekonomi Indonesia ditopang konsumsi, investasi serta perdagangan. Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan satgas P2SP atau debottlenecking," ujarnya.
Satgas debottlenecking tersebut disiapkan untuk mempercepat solusi atas berbagai kendala yang menghambat dunia usaha. Fokusnya mencakup perbaikan prosedur perizinan hingga penyelesaian masalah teknis di lapangan yang selama ini menahan ekspansi bisnis.
Selain kemudahan birokrasi, Purbaya juga menekankan pentingnya aspek kepastian hukum dalam iklim investasi. Sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci agar aktivitas ekonomi, khususnya di daerah, tidak terganggu oleh hambatan non-ekonomi.
"Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung laporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum," tegas Purbaya Yudhi Sadewa.
Saat ini, pemerintah lebih memilih untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi sistem penerimaan negara. Langkah ini dibarengi dengan pembukaan ruang pertumbuhan bagi sektor swasta ketimbang mengandalkan penambahan pungutan pajak baru.
