Pemerintah Indonesia mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk wilayah Papua pada tahun 2026 guna menjamin ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan strategis ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Langkah perluasan akses tempat tinggal ini merupakan kolaborasi antara kementerian terkait, BP Tapera, serta para pengusaha lokal, sebagaimana dilansir dari Kompas. Penyaluran ribuan unit rumah tersebut bertujuan untuk menekan angka kekurangan hunian sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta daerah menjadi kunci utama dalam mensukseskan agenda pembangunan ini. Ia memandang pengusaha muda Papua memiliki peran strategis sebagai penggerak roda ekonomi di daerah asal mereka.
ÔÇ£Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,ÔÇØ kata Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Pemerintah turut mendorong pelaku usaha lokal untuk mengambil peran aktif dalam proses konstruksi di lapangan. Menurut Maruarar, partisipasi aktif ini tidak hanya mempercepat penyediaan fisik bangunan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera berfokus pada pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Hal ini dimaksudkan agar akses kepemilikan rumah bisa menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan finansial masyarakat di Papua.
ÔÇ£Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,ÔÇØ jelas Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Forum diskusi ini juga memetakan berbagai kendala teknis pembangunan di lapangan, termasuk urusan ketersediaan lahan dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Kelompok pengusaha muda Papua menyatakan dukungan penuh terhadap target nasional pembangunan perumahan dengan menyesuaikan desain hunian sesuai kebutuhan lokal.
