Bisnis.com, JAKARTA ÔÇö Pelemahan nilai tukar rupiah membayangi performa kinerja perekonomian domestik yang tumbuh 5,61% (year on year/YoY) pada awal 2026. Depresiasi mata uang Garuda menjadi momok sehingga ongkos mahal perlu dikeluarkan dari 'kantong' bank sentral hingga pemerintah.
Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi tertinggi berkat belanja pemerintah, nilai tukar rupiah masih menjadi sorotan karena terdepresiasi hingga sempat menyentuh level Rp17.400 lebih per dolar AS. Level nilai tukar ini sudah terdepresiasi sekitar 5,4% dari asumsi makro APBN yakni Rp16.500 per dolar AS.
Padahal, pemerintah sedang berbangga hati usai gelontoran stimulus ke masyarakat berhasil mendorong ekonomi awal tahun tumbuh tertinggi sejak kuartal III/2022. Konsumsi pemerintah sebagai komponen pengeluaran PDB pun tumbuh hingga 21,81%, atau tertinggi sejak 2010 berdasarkan catatan BPS.
Sayangnya, pertumbuhan ekonomi tinggi ini nampaknya belum cukup mengerek sentimen pasar. Usai pengumuman BPS, Rabu (5/5/2026), rupiah masih ditutup terdepresiasi ke level Rp17.425 per dolar AS.
Untungnya, dua hari belakangan tren apresiasi rupiah sudah mulai terlihat. Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (7/5/2026), rupiah sedikit terkerek meski masih di level Rp17.342 per dolar AS. BI selaku otoritas moneter pun semakin menegaskan bahwa rupiah masih di bawah nilainya (undervalue).
Pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sore ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa rupiah memang undervalue. Sebab, kondisi makroekonomi kuat dengan bukti pertumbuhan tinggi di awal tahun bahkan melampaui sejumlah negara G20.
"Kami semua sepakat ini secara fundamental rupiah itu kan undervalue. Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi 5,61%, salah satu tertinggi di G20. Inflasinya rendah, terus neraca perdagangan surplus," kata Perry di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Perry menitikberatkan faktor eksternal sebagai biang kerok depresiasi rupiah. Aliran modal sedang ramai bermigrasi dari emerging markets seperti Indonesia. Apalagi, menguatnya dolar dan naiknya suku bunga surat utang pemerintah AS ke 4,41% memperunyam pasar keuangan RI.
Gubernur BI dua periode ini juga menyebut faktor musiman turut berkontribusi ke pelemahan rupiah. Permintaan dolar meningkat di tengah musim Haji, sedangkan ramai pula repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.
Untuk itu, BI pun menegaskan sudah all-out dalam kebijakan intervensinya. Salah satu dari tujuh langkah yang disiapkan bank sentral adalah dengan habis-habisan melakukan intervensi di pasar keuangan dalam dan luar negeri.
"Around the world, around the clock [Di seluruh dunia, sepanjang waktu]. Kami tuh intervensi di pasar luar negeri, offshore NDF," jelasnya.
Bahkan, Perry mengakui intervensi ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari cadangan devisa yang kian tergerus, terakhir berada di level US$148,2 miliar. Nilai ini setidaknya terendah dalam kurun waktu setahun terakhir meski masih di atas standar kecukupan internasional.
| Cadangan devisa (US$ miliar) | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 | Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 |
| ---------------------------- | ---------- | ---------- | -------- | --------- | --------- | ------------ | -------------- | ------------ | ------------- | ------------- | ------------ | ------------- | ---------- |
| Nilai | 157,1 | 152,5 | 152,5 | 152,6 | 151,1 | 150,7 | 148,7 | 150,0 | 150,1 | 156,5 | 154,6 | 151,9 | 148,2 |
| Sumber: Bank Indonesia |
Selain intervensi, BI pun menaikkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) meski beberapa kali dikritik tidak lain oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga DPR. Langkah itu ditempuh dan diklaim berhasil memicu aliran modal asing masuk kembali ke pasar saham hingga SBN.
"Misalnya, inflow dari SRBI year-to date itu Rp78,1 triliun, outflow sahamnya Rp38,6 triliun. SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," pungkas Perry.
Pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder juga dilanjutkan dengan total nilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026. Selain bentuk koordinasi dengan pemerintah, ini ditujukan untuk menjaga kecukupan likuditas di pasar.
Beberapa upaya lain juga dilakukan untuk membatasi paparan terhadap mata uang negara Paman Sam. Contohnya, peningkatan ambang batas pembelian dolar dengan underlying maupun diversifikasi valas ke yuan.
"Itu bukan business as usual. Dari tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out," tegasnya.
Ingin Bantu BI
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan keinginannya untuk membantu otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah. Hal ini bisa dibilang wajar karena perkembangan nilai tukar memiliki paparan terbesar kedua terhadap APBN setelah harga minyak.
Setiap depresiasi Rp100 per dolar AS akan menambah belanja APBN Rp6,1 triliun dan memperlebar defisit APBN Rp800 miliar. Namun, Purbaya mengeklaim pelemahan rupiah hingga ke level Rp17.400 per dolar AS sudah masuk hitung-hitungan pemerintah ketika menyusun APBN 2026 tahun lalu.
"Sudah masuk. Jadi anda enggak usah takut fiskalnya berantakan. Kami sudah antisipasi, tetapi enggak saya kasih tahu ke anda rupiahnya berapa. Nanti pada beli dolar lagi," ujarnya pada kesempatan yang sama.
Guna membantu BI, Purbaya yang juga Ketua KSSK ini tengah mengkaji pembentukan bond stabilization fund (BSF). Mekanisme stabilisasi pasar obligasi di masa 'krisis' ini pernah dilontarkan saat era Menkeu Sri Mulyani Indrawati hingga Bambang Brodjonegoro.
Berdasarkan penjelasan Purbaya, pendanaan BSF berdasarkan kerangka kerja masa lalu bisa berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun institusi seperti special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
"Kalau [bond stabilization] fund kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain [Kementerian] Keuangan, dan seluruh SMV [special mission vehicle] yang di bawah [Kementerian] Keuangan itu bisa ikut membantu ketika kami melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," paparnya.
Purbaya memprakirakan dana yang dibutuhkan dalam wadah BSF ini seharusnya tidak terlalu besar apabila menghitung tren outflow. Secara tahun berjalan (year-to-date), outflow di pasar SBN tercatat Rp11,7 triliun.
| Aliran Modal Asing (Rp triliun) | November 2025 | Desember 2025 | Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 |
| ------------------------------------------ | ------------- | ------------- | ------------ | ------------- | ---------- | ---------- |
| Nilai (inflow/outflow) SBN, SRBI dan saham | 6,1 | 46,1 | (1,9) | 25,9 | (52,0) | 38,5 |
| Sumber: Kementerian Keuangan |
"Urgency cuma itu, menjaga harga bond kami supaya stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar," tuturnya.
Kendati nilai outflow diklaim tak besar, Purbaya mengakui tren aksi jual investor dari SBN turut menekan nilai tukar. Dia menyebut ingin membantu BI dalam menstabilkan nilai tukar.
"Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah," pungkasnya.
Risiko ke Depan
| Aliran Modal Asing (Rp triliun) (s.d 30 April | Tahun berjalan (year-to-date/ytd) (inflow/outflow) | April 2026 (inflow/outflow) |
| --------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------- |
| Akumulasi 2026 (s.d 30 April) | 10,4 | 38,5 |
| SBN | (11,7) | 13,4 |
| SRBI | 72,0 *per 29 April | 42,2 |
| Saham | (49,9) | (17,0) |
| Sumber: Kementerian Keuangan |
Head, Macro Economic & Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman mengatakan, strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun akan sangat berkaitan dengan perkembangan nilai tukar.
Faisal memprakirakan katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan tetap berasal dari belanja pemerintah, dan risiko terbesarnya berasal dari tekanan eksternal. Apalagi, belum ada prospek konkret kapan perang AS-Israel dan Iran akan berakhir.
Dengan demikian, pemerintah dan BI akan tetap harus menjaga keseimbangan antara kebijakan pro pertumbuhan dan stabilitas.
"Tekanan-tekanan eskternal ini dapat berkontribusi pada pelebaran dua defisit, neraca transaksi berjalan dan fiskal, yang mana bisa memicu sentimen risk-off, aliran modal keluar dan tekanan pelemahan rupiah," jelas Faisal melalui keterangan tertulis.
Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memprakirakan rupiah berpotensi terdepresiasi sekitar 3% sampai 5% dalam jangka pendek. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor dan memperparah tekanan inflasi.
Apabila dibandingkan dengan level Rp17.400 per dolar AS, maka depresiasi rupiah sudah mencapai sekitar 5,4% dari target pemerintah Rp16.500 per dolar AS sebagaimana UU APBN.
"Kondisi ini menjadi sinyal peringatan dini bagi Bank Indonesia, terutama jika mempertimbangkan efek pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan," dikutip dari Seri Analisi Makroekonomi 'Indonesia Economic Outlook' 2026 yang diterbitkan LPEM UI.
