Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.670 per dollar AS mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan Program 3 Juta Rumah di Indonesia pada Senin (18/5/2026).
Lonjakan mata uang asing tersebut memberikan tekanan besar bagi sektor properti serta industri manufaktur padat karya yang bergantung pada bahan baku impor, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menyatakan bahwa situasi ini menjadi sinyal negatif yang menekan perusahaan dengan pinjaman dollar AS.
"Yang jelas itu address (alamat) negatif atas kondisi kita. Tapi yang jadi problem (masalah) kalau itu masuk kepada perusahaan manufaktur yang padat karya, yang punya pinjaman dalam USD atau bahan bakunya dari luar negeri. Sehingga, itu akan memberikan tekanan," keluh Joko Suranto.
Asosiasi pengembang ini memprediksi daya tahan pelaku industri terhadap volatilitas mata uang hanya berkisar antara tiga hingga enam bulan ke depan sebelum memasuki fase krusial.
"Kalau pada batas tertentu, waktu tertentu, taruh 3 bulan, 6 bulan mungkin mereka masih bisa nahan. Tapi, kalau setelah itu menjadi sesuatu yang (lama mungkin) agak bahaya," katanya.
Faktor lain yang disoroti adalah potensi pembengkakan biaya logistik yang beriringan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, sehingga dapat mengganggu penyerapan rumah subsidi.
"Kalau dolar ini semakin tinggi atau rupiah melemah, maka juga mengancam terhadap daya beli. Yang kedua juga mendorong kenaikan biaya. Dan itu sama-sama tidak bagus terhadap program 3 juta rumah ini, khususnya untuk penyerapan FLPP," ucap Joko Suranto.
Berbeda dengan segmen menengah ke bawah, kelompok konsumen perumahan mewah dinilai tetap aman karena memiliki kapasitas finansial yang jauh lebih kokoh.
"Yang tidak terdampak itu adalah level paling atas, karena mereka punya choice, punya daya dukung tinggi," imbuhnya.
Kondisi masyarakat kelas menengah dianggap kian rentan karena tekanan ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2024 silam.
"Kalau dulunya makan tabungan, sekarang ini ada kecenderungannya makan dari hutang, bahaya," kata Joko Suranto.
Kendati demikian, pihak REI melihat peluang dari kebijakan pelonggaran batas kredit bermasalah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Insya Allah itu juga bisa memberikan sisi positif untuk mendorong penyerapan. Kalau penyerapan berarti ada realisasi, ada pergerakan ekonomi, ada distribusi pendapatan, ekonomi bertumbuh," jelas Joko Suranto.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pengembang berharap adanya intervensi berupa stimulus fiskal dari Kementerian Keuangan untuk menekan dampak buruk penurunan nilai mata uang.
"Kita berharap ada stimulus pemerintah, kita berharap ada kementerian dari Kementerian Keuangan untuk melihat, mereview itu sehingga pada akhirnya kelemahan atau dampak negatif itu bisa termitigasi," tutur Joko Suranto.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya yang mencatat fluktuasi harga material bangunan sudah mulai terjadi di tingkat lapangan.
"Oh, sudah terasa. Sudah terasa kenaikan bahan-bahan bangunan itu sudah terasa. Tapi itu masih sporadis," ujar Ketua Umum DPP Appernas Jaya, Andriliwan Mohammad.
Dampak langsung pada proyek berjalan saat ini masih dapat diredam karena sebagian besar pengembang telah mengamankan stok material sejak jauh hari.
"Bersyukurnya kami, banyak developer (pengembang) yang sudah beli bahan-bahan itu sudah distok. Jadi, pengaruh dolar terhadap kita memang terdampak. Tapi untuk sementara ini belum signifikan," katanya.
Appernas Jaya memproyeksikan penyesuaian harga baru di pasar baru akan terbentuk secara masif dalam beberapa bulan mendatang saat pasokan lama habis.
"Mungkin ini akan berdampak terhadap 2-3 bulan akan datang. Otomatis harga pasar juga naik," ucap Andriliwan Mohammad.
Kendati dihadapkan pada tantangan ekonomi, asosiasi memastikan seluruh anggotanya tetap berkomitmen menyukseskan program penyediaan hunian dari pemerintah.
"Tapi itu bagi kami dengan kenaikan dolar tidak akan mempengaruhi semangat kami untuk mendukung program 3 juta rumah," tutur Andriliwan Mohammad.
Dukungan regulasi berupa perpanjangan tenor pinjaman hingga 40 tahun serta cicilan ringan di bawah Rp 1 juta dinilai menjadi pendorong utama minat masyarakat berpenghasilan rendah.
"Apalagi dengan adanya tenor 40 tahun. Nah itu luar biasa ditambah dengan selisih yang Rp 1 juta ke bawah itu bisa memiliki rumah. Jadi, saya rasa sangat bagus," tandas Andriliwan Mohammad.
