Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi angkutan umum guna menghadapi ketidakpastian stok dan harga. Langkah ini dinilai lebih mendesak dibandingkan dorongan elektrifikasi transportasi publik yang bersifat jangka panjang.
Kebutuhan akan jaminan pasokan energi ini muncul di tengah upaya pemerintah mempromosikan kendaraan listrik sebagai solusi ketahanan energi. Dilansir dari Otomotif, sektor layanan transportasi nasional saat ini merasa terganggu oleh situasi ketersediaan BBM di lapangan.
Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda, Anthony Steven Hambali, menyampaikan aspirasi tersebut dalam sebuah forum diskusi di Jakarta baru-baru ini. Ia menekankan bahwa regulator perlu mengambil kebijakan taktis untuk menyelamatkan operasional angkutan umum dalam waktu dekat.
"Jadi usulan kami dari Organda mungkin untuk regulator dan juga teman-teman untuk jangka pendek, yang pertama adalah prioritaskan suplai BBM untuk angkutan umum untuk saat ini," kata Anthony Steven Hambali, Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda.
Penjaminan kuota BBM bagi angkutan umum dipercaya mampu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Selain masalah pasokan, Anthony juga menyarankan adanya reformasi sistem subsidi agar bantuan pemerintah tepat sasaran dengan langsung menyasar operator angkutan.
Kenaikan biaya operasional yang tidak dibarengi dengan perubahan tarif tiket menjadi beban berat bagi pengusaha bus. Anthony mengakui bahwa penyesuaian harga tiket bus saat ini sangat sulit dilakukan demi menjaga pangsa pasar di tengah tekanan inflasi barang pendukung lainnya.
"Kemudian juga penyesuaian tarif sesuai dengan formula BBM. Sebenarnya, kami malah mendorong ada penyesuaian harga BBM. Kenapa? Terakhir BBM kami naik (tiket bus) tuh 2023. Dan hingga saat ini kami tidak bisa naik tarif. Padahal barang-barang inflasi semua," kata Anthony.
Ia memaparkan bahwa komponen pendukung seperti harga oli dan ban bus telah mengalami lonjakan harga yang signifikan. Sebagai alternatif solusi jangka pendek, Organda mengusulkan pemberian stimulus berupa subsidi tarif tol serta keringanan biaya impor suku cadang bus.
Terkait agenda transisi energi, pihak Organda menyatakan dukungannya terhadap program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah. Namun, Anthony memberikan catatan penting agar proses konversi kendaraan dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis operator yang sudah ada.
"Karena dari dulu kita sudah merintis layanan ini untuk masyarakat, sehingga jangan dimatikan bisnis kami. Dan tidak membebani operator, kemudian berbasis kesiapan ekosistem," kata Anthony.
