Tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2026 dilaporkan mengalami tren penurunan, meskipun kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan masih menjadi tantangan besar. Dilansir dari Nasional, angka kemiskinan di desa tercatat hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan.
Kondisi ini sangat terasa di wilayah dengan dominasi lahan kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah tersebut, proporsi kemiskinan perdesaan secara konsisten berada di atas rata-rata nasional akibat strategi pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.
Indonesia tercatat memiliki sekitar 143 juta hektare lahan kering, dengan 108,8 juta hektare di antaranya merupakan lahan kering masam. Skala luas ini menjadikan lahan kering sebagai arena strategis untuk pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal, bukan sekadar wilayah marginal.
Pengembangan perkebunan di lahan kering memerlukan prinsip kesesuaian tapak atau fit-to-site. Hal ini berarti jenis komoditas harus disesuaikan dengan kondisi agroklimat, jenis tanah, dan ketersediaan air di lokasi tersebut.
Untuk wilayah dengan curah hujan rendah antara 500ÔÇô1.000 mm per tahun, jambu mete menjadi tanaman yang paling relevan. Tanaman ini mampu bertahan di tanah kurang subur dan memiliki nilai ekonomi tinggi melalui produk kernel serta minyak CNSL.
Komoditas lain seperti kelapa dapat tumbuh optimal di daerah dengan bulan kering kurang dari tiga bulan. Kelapa memiliki nilai tambah luas, mulai dari produksi santan, minyak goreng, hingga produk turunan berupa briket dan serat.
Sementara itu, kopi dan kakao menjadi pilihan strategis untuk wilayah dengan mikroklimat yang lebih mendukung. Kopi robusta dan arabika memerlukan curah hujan 1.250ÔÇô2.500 mm, sedangkan kakao membutuhkan kondisi yang lebih lembap dengan bulan kering minimal.
Hilirisasi sebagai Kunci Peningkatan Pendapatan
Keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan mengelola rantai nilai, bukan sekadar fokus pada produksi mentah. Contoh nyata terlihat di Desa Nglanggeran, Gunungkidul, di mana petani berhasil melakukan hilirisasi kakao.
Produk kakao di desa tersebut diolah menjadi bubuk dan lemak kakao yang mampu menembus pasar ekspor dengan harga mencapai Rp250 ribu per kilogram. Peran koperasi di sini sangat vital dalam mengelola pembiayaan dan distribusi pasar bagi para petani.
Di Flores, NTT, penguatan kelompok tani meningkatkan produktivitas jambu mete dari 2,5 kg menjadi 3,5 kg per pohon. Harga di tingkat petani juga terkerek naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per kilogram berkat sertifikasi organik.
Keberhasilan serupa terjadi di Bajawa melalui kopi Arabika dengan indikasi geografis yang menembus pasar internasional. Pada 2025, ekspor kopi dari wilayah ini mencapai 15 ton dengan nilai transaksi menyentuh angka Rp1,56 miliar.
Membangun Sistem Pertanian Terintegrasi
Pemerintah perlu menggeser pendekatan kebijakan dari sekadar pemberian bantuan menjadi pembangunan sistem yang berkelanjutan. Langkah awal yang diperlukan adalah pemetaan berbasis tapak untuk menentukan komoditas prioritas di setiap wilayah.
Konservasi tanah dan air melalui teknologi sederhana seperti terasering, mulsa, dan panen air harus menjadi fondasi. Infrastruktur ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di lahan marjinal.
Penguatan rantai nilai melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster juga perlu didorong. Pendekatan ini bertujuan memperkuat posisi tawar petani dan memastikan akses mereka terhadap pasar yang lebih luas dan stabil.
Selain itu, inklusi sosial dengan melibatkan perempuan dan pemuda menjadi bagian integral dalam keberlanjutan usaha. Lahan kering yang dikelola dengan teknologi dan kelembagaan kuat berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan perubahan iklim.
