Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan sebanyak 0,48 persen penduduk miskin ekstrem di Indonesia telah berhasil keluar dari kategori tersebut pada Senin (27/04/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta Selatan.
"Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan," kata Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat saat membuka rapat di Plaza BP Jamsostek.
Berdasarkan data yang dilansir dari Nasional, angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Perubahan persentase ini menunjukkan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,3 juta orang.
"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang," tutur Muhaimin Iskandar.
Meskipun terjadi penurunan, pemerintah mencatat masih ada tantangan besar karena ratusan ribu keluarga pada kelompok desil 1 belum mendapatkan bantuan. Data menunjukkan lebih dari 774 ribu keluarga di wilayah tertentu masih terabaikan oleh program pemerintah.
"Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur," kata Muhaimin Iskandar.
Laporan tersebut juga merinci bahwa 8,1 persen keluarga sama sekali belum menerima bantuan. Selain itu, terdapat 60,2 persen keluarga pada kategori desil 1 yang tercatat baru mendapatkan akses terhadap satu hingga dua program bantuan saja.
Pemerintah kini mengejar tenggat waktu yang sangat terbatas untuk merealisasikan target penghapusan total kemiskinan ekstrem. Skema penghentian kemiskinan hingga nol persen ditargetkan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang.
"Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026," kata Muhaimin Iskandar.
Dalam upaya mencapai target tersebut, dilakukan koordinasi lintas kementerian guna mengarahkan program pada kantong-kantong kemiskinan. Fokus kerja instansi pemerintah juga diarahkan untuk lebih mengutamakan hasil nyata di lapangan dibandingkan sekadar penyerapan anggaran.
"Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5% persen pada tahun 2029," ujar Muhaimin Iskandar.
