Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan pembelaan atas realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,61 persen pada Kuartal I (Q1) 2026. Dalam diskusi pada Jumat (15/5/2026), Misbakhun menegaskan pencapaian tersebut sebagai prestasi bersejarah bagi performa fiskal nasional.
Angka pertumbuhan ini dilansir dari Media Indonesia merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Misbakhun menyatakan bahwa hasil tersebut berhasil melampaui kinerja para menteri keuangan pada periode-periode sebelumnya.
"Q1 5,61 persen itu tertinggi yang pernah kita capai sejak 14 tahun lalu. Menteri yang sebelumnya, yang katanya menjadi yang terbaik di dunia, malah tidak bisa mencapai 5,61 persen," ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Politisi Partai Golkar tersebut mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat sejak September 2025. Keberhasilan ini sekaligus memastikan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 sebesar 5,2 persen telah terlampaui.
"Walaupun cuma quarterly, tapi Purbaya bisa melakukannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak dia diangkat. Bahkan di akhir tahun (2025) dia juga mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sekarang target 2026 adalah 5,4 persen, dan kita optimistis itu bisa tercapai," tutur Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap kritik ekonom Ferry Latuhihin yang menduga adanya lonjakan pengeluaran pemerintah hingga 21 persen sebagai pendorong angka tersebut. Misbakhun menegaskan bahwa seluruh mekanisme utang dan defisit dilakukan secara transparan melalui kesepakatan politik di parlemen.
"Utang yang mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan APBN. Bukan Pak Prabowo sendiri yang menetapkan, ini ditetapkan bersama wakil rakyatnya. Semua delapan partai di DPR setuju, tidak ada satu partai pun yang memberikan dissenting opinion," tegas Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Sebelumnya, Ferry Latuhihin meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia memandang kenaikan belanja pemerintah yang drastis lebih bersifat sebagai upaya memberikan laporan yang menyenangkan bagi Kepala Negara.
