Merombak Trikotomi: Mengatasi Kelembaman Historis-Struktural Ekonomi
Penulis : Jerry Marmen *) 28 Mei 2026 | 10:38 WIB
Jerry Marmen, Ketua Lembaga Sertifikasi GRC, Komisaris Utama KB Bank, dan Dosen FEB UPN Veteran Jakarta.
Di tengah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penguatan peran Danantara sebagai instrumen strategis pengelolaan aset negara, Indonesia berada pada persimpangan penting: apakah transformasi ekonomi nasional benar-benar mampu mengoreksi ketimpangan lama, atau sekadar menghadirkan institusi dan aktor baru dalam tatanan ekonomi yang tetap sama. Karena itu, pembahasan mengenai negara, Danantara, konglomerasi swasta, koperasi, dan UMKM tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu trikotomi struktur ekonomi Indonesia yang terus berulang sejak era prakolonial, kolonial, hingga saat ini.
Ada satu hipotesis menarik dalam membaca perjalanan ekonomi Indonesia, yaitu kelembaman historis-struktural (historical structural inertia), yakni kecenderungan struktur ekonomi nasional mereproduksi pola ketimpangan dan jalur ketergantungan struktural (structural path dependency) meskipun tampil dalam bentuk dan aktor yang berbeda. Pola tersebut telah terlihat sejak era kerajaan prakolonial melalui trikotomi ekonomi: raja-raja besar sebagai pusat kekuasaan ekonomi, raja-raja kecil sebagai penguasa ekonomi teritorial, dan rakyat jelata sebagai basis produksi pada lapisan terbawah.
Memasuki era kolonial Belanda, struktur tersebut tidak hilang, melainkan direkonstruksi secara lebih sistematis dan terinstitusionalisasi. Penguasa kolonial mengambil alih posisi raja-raja besar sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi Hindia Belanda. Pada saat yang sama, elite ekonomi Timur Asing mendominasi distribusi perdagangan, penguasaan kapital, dan aktivitas perantara ekonomi yang sebelumnya dijalankan raja-raja kecil. Sementara itu, rakyat jelata tetap berada di lapisan terbawah sebagai inlander atau pribumi yang lebih diposisikan sebagai tenaga kerja dengan akses terbatas terhadap modal dan sumber daya strategis.
Pascakemerdekaan hingga saat ini, struktur trikotomi tersebut belum sepenuhnya berubah, melainkan mengalami transformasi bentuk dan aktor. Pemerintah Indonesia menggantikan pemerintah kolonial sebagai pusat pengendali ekonomi nasional, dengan BUMN dan kini Danantara sebagai instrumen strategis pengelolaan aset negara. Di sisi lain, elite ekonomi Timur Asing bertransformasi menjadi konglomerasi swasta yang mendominasi penguasaan kapital, distribusi ekonomi, dan akses terhadap sumber daya strategis. Sementara itu, rakyat kecil yang dahulu disebut inlander atau pribumi kini banyak termanifestasi dalam koperasi dan UMKM yang meskipun menjadi basis ekonomi nasional, masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, skala usaha, dan daya tawar.
Dengan demikian, dari perspektif struktur dan konfigurasi pelaku ekonomi nasional, pola trikotomi tersebut belum sepenuhnya melebur. Aktor, institusi, dan rezim ekonomi memang berubah mengikuti zaman, tetapi struktur dasar distribusi kekuasaan dan ekonomi relatif bertahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembaman historis-struktural dalam ekonomi Indonesia masih berlangsung, yaitu kecenderungan historis yang mereproduksi konsentrasi kekuasaan dan penguasaan sumber daya ekonomi, sehingga membentuk lingkaran setan (vicious circle) dalam wujud jalur ketergantungan struktural dari satu era ke era berikutnya.
Hipotesis tersebut selaras dengan pemikiran peraih Nobel Ekonomi Gunnar Myrdal dalam Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968), yang menjelaskan bahwa negara berkembang kerap terjebak dalam lingkaran setan ketika struktur ekonomi, politik, dan sosial yang timpang terus mereproduksi ketimpangan lintas generasi. Sebelumnya, dalam Economics and Economic Policy of Dual Societies (1953), J.H. Boeke telah menguraikan keterbelahan antara sektor ekonomi modern dan ekonomi tradisional pribumi. Dalam konteks Indonesia, dualisme tersebut tampaknya berkembang menjadi trikotomi antara negara, konglomerasi swasta, serta koperasi dan UMKM.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana memutus lingkaran setan kelembaman dan jalur ketergantungan struktural agar ekonomi nasional tidak terus mereproduksi pola ketimpangan yang sama dari satu era ke era berikutnya.
Memutus Lingkaran Setan melalui Transformasi Struktural dan Mentalitas
Salah satu penyebab utama bertahannya kelembaman dan jalur ketergantungan struktural dalam trikotomi ekonomi Indonesia adalah terkonsentrasinya penguasaan sumber daya ekonomi secara lintas generasi. Akses terhadap kapital, pembiayaan, teknologi, pendidikan, dan pengaruh kebijakan tidak terdistribusi secara seimbang, sehingga kelompok dominan terus memperluas dominasinya, sementara ekonomi rakyat kecil tetap menghadapi keterbatasan struktural yang sulit ditembus.
Secara konseptual, kondisi tersebut dapat dianalogikan seperti fenomena inersia dalam hukum fisika. Struktur trikotomi ekonomi Indonesia bertahan karena adanya friksi statis dan friksi kinetis dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial nasional, seperti oligarki, patronase, korupsi, konflik kepentingan, lemahnya tata kelola, dan rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut hanya dapat diubah apabila terdapat energi perubahan yang menghasilkan resultan gaya lebih besar daripada gaya yang mempertahankan tatanan lama.
Karena itu, solusi harus diarahkan pada redistribusi aset dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi melalui transformasi struktural dan mentalitas. Reformasi ekonomi modern tidak cukup berhenti pada reforma agraria (land reform), tetapi perlu diperluas menuju reforma kapital (capital reform) dan reforma kredit (credit reform) melalui pembiayaan produktif, ekosistem koperasi yang sehat, demokratisasi teknologi, serta sistem ekonomi yang lebih inklusif dan meritokratis. Dalam konteks aset hasil korupsi, rente, dan kejahatan ekonomi, perampasan aset dapat menjadi instrumen korektif untuk mencegah reproduksi ketimpangan lintas generasi.
Namun, perubahan struktur tidak akan berarti apabila mentalitas pelakunya tetap lama. Indonesia memerlukan budaya ekonomi yang produktif, disiplin, meritokratis, dan berorientasi jangka panjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selama mentalitas rente, patronase, ketamakan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan spekulasi jangka pendek masih dominan, reformasi kelembagaan hanya akan melahirkan wajah baru dari pola lama.
Dalam kerangka tersebut, koperasi harus menjadi instrumen transformasi untuk memutus trikotomi ekonomi nasional. Sejarah menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal bukan karena konsepnya keliru, melainkan akibat lemahnya tata kelola, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan. Akibat ulah oknum, koperasi bahkan dapat berubah menjadi ÔÇ£kuperasiÔÇØ, sebuah penyimpangan dari tujuan mulianya sehingga merugikan rakyat. Karena itu, penerapan governance, risk, and compliance (GRC) menjadi fundamental untuk menjaga orientasi dan integritas perjuangan koperasi dalam pemberdayaan ekonomi.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana melaksanakan dan menavigasi perubahan tersebut. Jawabannya terletak pada integrasi dan gotong royong nasional antara negara, konglomerasi swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat. Negara harus membangun kebijakan yang kredibel berdasarkan prinsip TARIKES (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, Etika, dan Sustainabilitas). Konglomerasi swasta perlu bergeser dari pola eksklusif dan winner takes all menuju rasionalitas ekonomi yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Koperasi, UMKM, dan kelompok menengah harus memperkuat produktivitas dan profesionalisme agar mampu naik kelas dalam struktur ekonomi nasional.
Pengalaman China di bawah Deng Xiaoping menunjukkan bahwa perubahan besar tidak lahir dari retorika, melainkan dari keberanian politik, reformasi struktural, integritas kepemimpinan, disiplin nasional, pragmatisme ekonomi, dan konsistensi eksekusi.
Indonesia membutuhkan energi perubahan. Jika negara, konglomerasi swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat memiliki kemauan kolektif untuk bergerak dalam integrasi dan gotong royong nasional, maka trikotomi ekonomi tidak lagi menjadi warisan kelembaman historis-struktural, melainkan dapat dirombak menjadi fondasi baru bagi ekonomi Indonesia yang lebih adil, produktif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadaban.
*Ketua Lembaga Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC), Dosen FEB UPN Veteran Jakarta, dan Komisaris Utama KB Bank Indonesia
Editor: Indah Handayani
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Danantara Kelola Investasi US$ 12 Miliar
Emiten Masuk Proyek Danantara, Sahamnya Diborong
BI Tegaskan Kenaikan BI-Rate Tak Korbankan Pertumbuhan Ekonomi
Danantara Kejar Untung Segunung
InveStory 2 menit yang lalu Merombak Trikotomi: Mengatasi Kelembaman Historis-Struktural Ekonomi Jerry Marmen menilai Indonesia perlu merombak trikotomi ekonomi demi memutus ketimpangan struktural lintas era
Market 24 menit yang lalu Kurs Dolar AS di BCA, Bank Mandiri, BRI, & BNI Hari Ini Kamis 28 Mei 2026 Berikut adalah kurs jual beli dolar AS di bank BCA, Bank Mandiri, hingga bank BRI dan BNI pada Kamis, 28 Mei 2026
National 41 menit yang lalu Mendikdasmen Tegaskan Pendidikan Papua Barat Daya Tak Boleh Tertinggal Mendikdasmen Abdul MuÔÇÖti resmikan revitalisasi sekolah di Pulau Arar demi pemerataan kualitas pendidikan anak-anak di Papua Barat Daya.
Market 55 menit yang lalu Penipuan Kripto Marak di AS, Korban Rugi Jutaan Dolar Polisi Massachusetts imbau warga waspada penipuan berkedok ATM Bitcoin yang renggut kerugian hingga Rp 35,7 miliar.
Market 58 menit yang lalu Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Kamis 28 Mei 2026: Longsor Dalam Nilai tukar (kurs) rupiah pada Kamis (28/5/2026) hari ini longsor dalam terhadap dolar AS. Rupiah terpuruk di level ini
Market 1 jam yang lalu Asing Koleksi, Saham Ini Paling Banyak Diangkut Asing mencetak transaksi beli bersih (net buy), saat IHSG, Selasa (26/5/2026), ditutup melemah. Saham MDKA, EMAS dan INCO diborong asing.
