Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tindakan tegas pemerintah terhadap peredaran pupuk palsu yang menyebabkan kerugian petani mencapai Rp3,3 triliun di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). Aparat penegak hukum telah menetapkan puluhan tersangka dalam kasus peredaran produk tanpa kandungan hara tersebut.
Dilansir dari Detik Finance, tercatat sebanyak 27 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyelidikan kasus ini. Penyelidikan mengungkap bahwa produk yang dijual kepada petani tidak memiliki kandungan unsur kimia esensial yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman.
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa material yang diedarkan oleh para pelaku sejatinya hanya berupa tanah biasa tanpa nutrisi seperti nitrogen, kalium, maupun fosfat.
"Kemarin 27 orang, pupuk palsu tidak ada unsur haranya, di dalam N-nya tidak ada. Natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfat tidak ada, tiga-tiga tidak ada. Itu tanah dijual dan itu merugikan petani Rp 3,3 triliun, sekarang sudah tersangka," kata Amran, Menteri Pertanian.
Di samping penegakan hukum terhadap pemalsuan, kinerja sektor pupuk nasional dilaporkan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekspor. Indonesia telah mengirimkan sekitar 250 ribu ton pupuk urea ke Australia dari total rencana pengiriman sebesar 1 juta ton.
"Jadi pupuk kita ekspor kemarin ke Australia dan Perdana Menteri Australia menelpon Bapak Presiden, kita rencana 1 juta ton," tutur Amran, Menteri Pertanian.
Permintaan produk pupuk dari pasar internasional terus menunjukkan tren kenaikan, termasuk permohonan dari Pemerintah India yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi potensi perluasan pasar ke wilayah Brasil dan Filipina untuk meningkatkan daya saing nasional.
"Yang jelas yang minta Dubes India langsung telepon saya, minta 500 ribu ton, India. Australia sudah ngambil, sudah putus sudah dikirim. Jadi kita harus bangga dengan negara," tutup Amran, Menteri Pertanian.
