Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana pada Selasa (14/4/2026). Penegasan ini disampaikan saat peninjauan langsung di Desa Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, kelambatan proses pemulihan lahan pertanian dinilai kontras dengan ketersediaan dana bantuan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan total anggaran mencapai Rp455 miliar khusus untuk wilayah Sumatera Barat guna menangani dampak bencana tersebut.
Terdapat sekitar 7.000 hektare sawah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan segera agar produktivitas pangan tidak terganggu. Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh pembiayaan rehabilitasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sudah tersedia sejak Januari 2026.
Hambatan birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan di daerah dituding sebagai penyebab tersendatnya implementasi di lapangan. Amran menyebutkan bahwa pencairan anggaran dari pusat sebenarnya dilakukan secara cepat begitu terdapat permintaan resmi dari pemerintah daerah.
"Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat," kata Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Merespons situasi tersebut, kementerian menetapkan tenggat waktu maksimal satu bulan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan seluruh proses rehabilitasi. Amran menekankan perlunya kerja sama yang lebih solid antara jajaran provinsi dan kabupaten agar penanganan tidak lagi berproses terlalu lama.
Pemerintah pusat mengancam akan menarik kembali bantuan tersebut jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat. Dana yang ditarik rencananya bakal dialihkan ke daerah lain yang dinilai lebih siap dalam menjalankan program pemulihan sektor pertanian.
Instruksi tegas juga diberikan kepada para petugas penanggung jawab di lapangan untuk memastikan pengerjaan berjalan terus-menerus tanpa jeda. Langkah ini diambil guna memastikan ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana segera pulih seperti sedia kala.
