Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan, Selasa (28/4/2026). Dilansir dari Kompas, fasilitas ini dibangun guna memastikan distribusi bahan bakar bagi nelayan lebih tepat sasaran.
Pengoperasian SPBUN berbasis koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pilar strategis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan kemudahan akses energi ini dapat menekan biaya operasional melaut yang selama ini menjadi beban utama bagi para nelayan tradisional di wilayah tersebut.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas pengisian bahan bakar ini merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Ia menegaskan pentingnya modernisasi pengelolaan potensi kelautan melalui dukungan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan pantai.
"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini Insyallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Kementerian Koperasi berencana untuk memperluas jangkauan program ini dengan membangun lebih banyak titik SPBUN di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pemukiman nelayan yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi agar mendapatkan bantuan yang lebih masif.
"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," ungkap Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.
Program ini juga disinergikan dengan inisiatif Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga pengelolaan hasil produksi laut.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menekankan bahwa aspek keadilan energi menjadi poin utama dari pembangunan infrastruktur ini. Menurutnya, pengurangan biaya operasional secara langsung akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bersih yang diterima oleh keluarga nelayan.
"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah daerah menyambut baik langkah tersebut mengingat besarnya ketergantungan ekonomi Aceh Selatan pada sektor perikanan. Bupati Aceh Selatan, H Mirwan, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 7.000 nelayan yang tersebar di 71 desa pesisir yang menjadi tulang punggung pemenuhan pangan daerah.
