Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk membebaskan pajak dan bea balik nama kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat dalam merespons krisis energi global serta ancaman lonjakan harga minyak dunia.
Dilansir dari Suara, kebijakan yang bersifat mendadak ini bertujuan mendorong masyarakat agar segera beralih dari penggunaan bahan bakar fosil. Pemerintah pusat menilai fluktuasi harga energi global saat ini sangat mengancam stabilitas ketahanan ekonomi nasional.
Instruksi terbaru ini sekaligus menutup celah hukum yang sempat muncul akibat terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan sebelumnya tersebut sempat memicu polemik karena menghapus pengecualian otomatis beban biaya tahunan bagi pemilik kendaraan ramah lingkungan.
Dengan adanya instruksi ini, potensi pemerintah daerah untuk kembali memungut iuran dari pemilik kendaraan listrik kini resmi dibatalkan. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati insentif secara penuh tanpa hambatan birokrasi di tingkat daerah.
Ultimatum Eksekusi dan Tenggat Waktu
Melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang diteken pada 22 April 2026, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu yang ketat bagi pimpinan daerah. Para gubernur wajib merilis aturan turunan mengenai pembebasan biaya ini paling lambat pada akhir bulan depan.
Langkah ini diambil untuk memastikan transisi energi tidak terhambat oleh proses administrasi yang lambat. Pemerintah daerah tidak diberi ruang untuk menunda eksekusi kebijakan yang dianggap sangat mendesak bagi perekonomian domestik.
Respons Terhadap Krisis Minyak Dunia
Pusat menegaskan bahwa instabilitas ketersediaan dan harga minyak serta gas dunia menjadi alasan utama negara harus melakukan intervensi. Hal ini tercantum jelas dalam petikan resmi surat edaran yang dikirimkan ke daerah.
"Mengingat situasi dan kondisi ekonomi global yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas) sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri, serta dukungan terhadap energi terbarukan, diminta kepada Gubernur untuk mengambil langkah opsi keputusan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai."
Pembebasan Biaya Sepenuhnya
Insentif fiskal yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah mencakup dua komponen biaya utama, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan nol rupiah ganda ini diharapkan mampu meningkatkan minat beli masyarakat terhadap transportasi bebas emisi.
Selain pelaksanaan di lapangan, setiap daerah juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan ini kepada pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah akan bertindak sebagai pengawas utama atas laporan yang dikirimkan oleh para gubernur.
"Melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat pada tanggal 31 Mei 2026."
