Isu mengenai kriminalisasi bankir belakangan ini kembali mencuat seiring dengan seringnya pembahasan mengenai business judgment rule (BJR) di ruang publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan nasional.
OJK mendorong agar pembiayaan atau kredit yang mengalami kemacetan tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini berlaku selama keputusan bisnis tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
Keputusan tersebut juga harus dipastikan bebas dari benturan kepentingan dan didukung oleh langkah mitigasi risiko yang memadai. Pesan dari regulator ini sangat krusial agar penyaluran pembiayaan tidak terhambat oleh ketakutan para bankir.
Tanpa batasan hukum yang jelas, keberanian dalam mengambil risiko bisnis bisa berubah menjadi rasa waswas yang berlebihan. Namun, bagi sektor perbankan syariah, konsep BJR ini tidak akan berarti banyak jika hanya menjadi slogan perlindungan hukum semata.
BJR hanya akan efektif jika ditopang oleh manajemen risiko yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Hal ini mencakup pengendalian internal yang berfungsi maksimal serta tata kelola yang meninggalkan jejak akuntabilitas yang jelas bagi semua pihak.
Membedakan Risiko Bisnis dan Tindakan Kecurangan
Sebelumnya, diskusi mengenai BJR sering kali hanya berfokus pada perlindungan eksternal untuk mencegah pembiayaan macet langsung ditarik ke ranah pidana. Fokus utamanya adalah bagaimana OJK menggunakan BJR sebagai pembatas antara risiko murni dan perbuatan curang.
Namun, sudah saatnya industri perbankan syariah melihat ke dalam internal organisasi mereka sendiri. Pertanyaannya adalah apakah manajemen risiko yang disiapkan sudah cukup matang untuk layak menerima perlindungan hukum tersebut.
Perlu diingat bahwa perbankan syariah tidak beroperasi berdasarkan janji keuntungan yang pasti sejak awal. Industri ini bekerja dengan mengelola risiko usaha yang harus dikenali, diukur, dan dijaga agar tetap berada pada batas kewajaran.
Dalam skema akad bagi hasil, potensi kerugian bukanlah gangguan sistem, melainkan bagian integral dari hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu cepat mempidanakan masalah pembiayaan berisiko salah dalam memahami hakikat bisnis syariah.
Di sisi lain, seruan perlindungan bankir tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelemahan tata kelola perusahaan. Manajemen risiko tetap menjadi fondasi utama agar BJR dapat ditegakkan secara adil dan transparan.
Kewajiban Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah
Regulasi OJK melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 telah menetapkan standar yang ketat. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menerapkan manajemen risiko secara komprehensif.
Terdapat sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola dengan disiplin tinggi oleh bank syariah:
- Risiko Kredit atau pembiayaan yang mungkin gagal bayar.
- Risiko Pasar akibat perubahan kondisi pasar keuangan.
- Risiko Likuiditas terkait kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
- Risiko Operasional yang timbul dari kegagalan proses internal.
- Risiko Hukum terkait tuntutan hukum atau kelemahan aspek legal.
- Risiko Reputasi yang berdampak pada kepercayaan nasabah dan publik.
- Risiko Stratejik akibat kesalahan pengambilan keputusan bisnis besar.
- Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Risiko Imbal Hasil akibat perubahan ekspektasi bagi hasil nasabah.
- Risiko Investasi yang berkaitan dengan penyertaan modal bank.
Peraturan tersebut mewajibkan adanya pengawasan aktif dari jajaran Direksi, Dewan Komisaris, hingga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini bertujuan untuk memastikan arsitektur pengelolaan risiko dapat diuji secara nyata oleh pihak otoritas.
Regulator ingin menyampaikan bahwa mengelola bank syariah tidak cukup hanya bermodalkan niat baik. Diperlukan sistem pengelolaan risiko yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum jika terjadi kendala di masa depan.
Tantangan Praktik Manajemen Risiko dalam Operasional
Pada kenyataannya, manajemen risiko sering kali hanya berakhir sebagai daftar administratif formalitas belaka. Ia sering tercatat rapi dalam modul pelatihan namun jarang hadir sebagai pertimbangan utama saat pengambilan keputusan strategis dilakukan.
Fungsi risiko terkadang hanya dianggap sebagai lampiran tambahan yang dibuka setelah keputusan hampir final. Kondisi ini membuat peran manajemen risiko seolah hanya menjadi stempel formalitas untuk pilihan bisnis yang sudah ditentukan sebelumnya.
Padahal, data industri hingga akhir tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat signifikan. Total aset telah menembus angka Rp1.067 triliun dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp705 triliun.
Dana pihak ketiga (DPK) juga sudah melampaui Rp829 triliun, sementara total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131 triliun. Meskipun rasio NPF gross terlihat sehat di angka 2,1-2,2 persen, kewaspadaan tidak boleh kendur.
Justru di tengah pertumbuhan besar ini, disiplin terhadap risiko sedang diuji dengan sangat keras. Pembiayaan bermasalah yang secara rasio terlihat kecil, secara nominal bisa menjadi angka yang sangat besar dan memicu konflik hukum.
Titik lemah yang sering terjadi di lapangan biasanya meliputi analisis pembiayaan yang dangkal meski secara format terlihat rapi. Kunjungan lapangan pun terkadang hanya bersifat seremonial tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap kondisi bisnis nasabah.
Selain itu, tindakan restrukturisasi sering kali hanya dilakukan untuk "membeli waktu" semata. Hal tersebut dilakukan tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahan utama dari macetnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
Membangun Ekosistem Risiko yang Hidup
Agar BJR benar-benar menjadi penopang yang kuat, bank syariah tidak boleh hanya puas dengan laporan rutin tiap triwulan. Direksi, Komisaris, dan DPS harus menjadikan risiko sebagai bahasa utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Manajemen risiko harus diterjemahkan ke dalam batasan limit, sistem otorisasi, serta disiplin pembiayaan yang nyata. Sistem informasi yang ada juga harus mampu memberikan peringatan dini sebelum sebuah masalah menjadi tidak terkendali.
Beberapa unit kerja internal harus bekerja secara sinergis sebagai sebuah ekosistem yang solid:
- Unit Manajemen Risiko sebagai garda depan analisis potensi kerugian.
- Unit Kepatuhan Syariah untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam.
- Unit Audit Intern Syariah sebagai fungsi kontrol independen dalam organisasi.
Jika ketiga fungsi tersebut tidak berjalan selaras, maka BJR hanya akan menjadi konsep yang indah di seminar. Ia tidak akan mampu menyelamatkan bankir ketika keputusan bisnis mereka diuji oleh auditor, penyidik, atau hakim.
Dari perspektif hukum, niat baik yang diucapkan saja tidak akan pernah dianggap cukup. Hukum selalu menuntut bukti konkret bahwa standar kehati-hatian atau due diligence telah dijalankan dengan layak sebelum kerugian terjadi.
BJR tidak boleh diperlakukan sebagai perisai yang baru dipasang saat perkara hukum muncul di ujung proses. Perlindungan ini adalah hasil akhir dari proses manajemen yang sehat dan akuntabel sejak dari tahap awal atau hulu.
Bagi bank syariah, tuntutan akuntabilitas ini terasa jauh lebih mendalam dan berlapis dibandingkan bank konvensional. Penilaian tidak hanya pada sisi prudensial perbankan, tetapi juga pada aspek kesesuaian dengan syariat Islam.
Ketika pembiayaan seperti musyarakah atau murabahah bermasalah, auditor akan melihat apakah akad tersebut sudah tepat sejak awal. Mereka akan memeriksa apakah risiko dipahami dengan benar dan apakah pengawasan syariah benar-benar berjalan.
Langkah Strategis Memperkuat Akuntabilitas
Langkah pembenahan yang diperlukan sebenarnya sudah jelas, meski pelaksanaannya memerlukan komitmen yang sangat besar. Fokus utama harus diberikan pada penguatan argumentasi dalam setiap dokumen keputusan pembiayaan yang dibuat oleh bank.
Berikut adalah ringkasan langkah perbaikan untuk memperkuat posisi hukum bank syariah:
| Aspek Perbaikan | Tindakan Nyata |
|---|---|
| Kualitas Argumentasi | Memperkuat nalar dan analisis dalam dokumen keputusan pembiayaan agar kuat saat diuji hukum. |
| Integrasi Unit | Membangun ekosistem yang menyatukan manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dan audit intern. |
| Dokumentasi | Menjadikan catatan administrasi sebagai bukti jejak berpikir organisasi yang dapat ditelusuri. |
Penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa penguatan internal harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial. Dokumen bukan lagi sekadar beban administratif, melainkan bukti otentik mengenai itikad baik dan kehati-hatian organisasi.
Membahas BJR hanya sebagai alat perlindungan bankir berarti kita telah mengabaikan esensi utama dari perbankan itu sendiri. Inti dari perlindungan hukum terletak pada keberanian industri menjadikan manajemen risiko sebagai nadi utama organisasi.
Jika manajemen risiko hanya menjadi pajangan di laporan kepatuhan, maka BJR hanyalah sebuah harapan kosong. Konsep tersebut akan terlihat kuat di atas kertas namun rapuh saat akuntabilitas mulai diminta oleh pihak berwenang.
Di sinilah nilai hukum dan syariah bertemu dalam satu titik pemahaman yang sama. Keduanya tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi sangat menghargai amanah dalam setiap tahapan proses yang dijalankan oleh manusia.
Amanah dalam dunia perbankan syariah modern harus dijaga oleh sistem manajemen risiko yang hidup dan tata kelola yang nyata. Keberanian untuk membuktikan bahwa setiap keputusan lahir dari kehati-hatian adalah kunci utama keselamatan hukum para bankir.
