Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa pemerintah belum memberlakukan kebijakan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis pasokan global pada Sabtu (25/4/2026). Keputusan ini diambil meskipun sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mulai melakukan pembatasan distribusi hingga penutupan ratusan SPBU.
Dilansir dari Money, pemerintah Malaysia mempertahankan harga bensin RON95 pada tingkat yang sangat rendah melalui alokasi subsidi besar. Saat ini, harga bahan bakar jenis tersebut berada di angka RM1,99 atau sekitar Rp 8.658 per liter, berbanding terbalik dengan harga di negara tetangga yang bisa menembus Rp 45.685 per liter.
"Bensin RON95 disediakan dengan salah satu harga terendah di dunia, yaitu RM1,99 per liter. Harga solar tinggi, tetapi untuk petani, nelayan, dan bus sekolah, harganya telah diturunkan. Berapa harga RON95 di negara-negara tetangga? Beberapa mencapai RM10,50 per liter, yang lain RM4, dan RM6. Dan kita? RM1,99," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Pembiayaan subsidi energi yang masif setiap bulan menjadi kunci utama terjaganya stabilitas harga domestik. Selain faktor finansial, kelancaran pasokan energi Malaysia juga didukung oleh keberhasilan diplomasi internasional, terutama hubungan strategis dengan Iran.
Kerja sama diplomatik tersebut memungkinkan kapal tanker Malaysia tetap memiliki akses melewati Selat Hormuz di saat ketegangan geopolitik meningkat. Anwar membantah klaim pihak oposisi yang meragukan aktivitas pengiriman minyak Malaysia melalui jalur perairan vital tersebut.
"Negara mana lagi yang diizinkan mengirim tanker minyak melalui Selat Hormuz? Namun ada pemimpin politik oposisi yang mengklaim kita tidak melewati Selat Hormuz. Ini menunjukkan kurangnya kerendahan hati dalam mencari fakta," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Meskipun harga tetap rendah, disparitas harga yang tajam dengan negara tetangga memicu lonjakan kasus penyelundupan di wilayah perbatasan. Hal ini dianggap merugikan kas negara karena dana subsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak di luar negeri.
Pemerintah kini memperketat pengawasan di pintu-pintu perbatasan guna meminimalisir kebocoran anggaran. Pengetatan kontrol ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk merespons dinamika energi dunia.
"Bahan bakar kita terlalu murah dan penyelundupan terlalu merajalela. Ketika penyelundupan terjadi, itu berarti uang negara mengalir keluar. Jadi kita harus memperketat kontrol karena miliaran ringgit hilang," ujarnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Krisis energi global ini juga dirasakan oleh Australia yang sempat mencoba menjajaki kemungkinan impor diesel dari Malaysia. Namun, Malaysia belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang belum memiliki surplus.
"Dia bertanya apakah Malaysia dapat memasok diesel. Saya mengatakan kita tidak memiliki surplus diesel, tetapi jika ada kelebihan, kita dapat mengekspornya," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Sebagai bagian dari hubungan timbal balik, Malaysia saat ini mengandalkan impor pupuk fosfat dari Australia untuk memperkuat ketahanan pangan. Komoditas ini dialokasikan bagi para petani di bawah naungan skema Federal Land Development Authority (Felda).
