Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menanggapi kekhawatiran publik mengenai kebijakan regulator yang mendorong perbankan nasional menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah. Masyarakat diimbau untuk tidak cemas karena seluruh simpanan di perbankan tetap mendapatkan perlindungan resmi.
Dikutip dari Money, narasi mengenai penarikan dana besar-besaran sempat muncul di media sosial akibat kekhawatiran nasabah terhadap keamanan dana mereka. Namun, LPS menegaskan bahwa mekanisme penjaminan tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
"Dana nasabah di perbankan tetap aman dan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Plt. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS K.M. Nuruddin.
Nuruddin menjelaskan bahwa setiap bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, bank juga harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat.
Keamanan dana nasabah menjadi prioritas utama selama bank tersebut merupakan peserta penjaminan LPS. Hal ini diharapkan dapat meredam isu miring yang berkembang di tengah masyarakat terkait penggunaan dana simpanan untuk membiayai agenda pemerintah.
"Ada LPS yang siap menjamin dana nasabah di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia," kata Nuruddin.
"Menyimpan dana di bank tetaplah solusi yang paling aman. Selain keamanan finansial, menyimpan uang di bank juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia (BI) memang tengah memacu perbankan untuk terlibat lebih aktif dalam pembiayaan proyek strategis. OJK saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB).
Aturan ini diarahkan agar sektor perbankan mendukung program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dibarengi dengan pemberian sejumlah relaksasi kebijakan.
Salah satu dukungan nyata adalah pelonggaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan berlaku mulai akhir Juni 2026. OJK memutuskan untuk tidak menampilkan informasi kredit di bawah Rp 1 juta dan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman menjadi maksimal tiga hari kerja.
Dukungan Insentif dari Bank Indonesia
Bank Indonesia turut mengambil peran dalam menyukseskan program 3 juta rumah melalui instrumen moneter. Bank sentral memberikan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas tersebut.
Sejak 16 Desember 2025, BI telah memperkuat kebijakan KLM untuk mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru. Insentif ini diberikan kepada bank yang sejalan dengan arah penurunan BI Rate.
Cakupan sektor prioritas KLM meliputi bidang Pertanian, Industri, Hilirisasi, serta sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif. Selain itu, sektor Konstruksi, Real Estat, Perumahan, hingga UMKM dan Koperasi juga masuk dalam radar penerima insentif likuiditas ini.
