Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mengarahkan penguatan rantai pasok halal global dari sektor hulu dengan membenahi akses bahan baku bagi pelaku UMKM melalui Festival Syawal 1447 H pada Jumat, 1 April 2026.
Langkah strategis ini diambil guna mengatasi kendala terbatasnya ketersediaan bahan baku halal di lapangan yang selama ini menghambat pengembangan sektor hilir. Upaya tersebut dilansir dari Ekonomi sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem halal nasional secara menyeluruh.
Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) tidak hanya sebatas penerbitan sertifikat untuk produk akhir, melainkan juga membekali mereka agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
"Bagi kami, pemberdayaan UMK bukan hanya soal menerbitkan sertifikat halal, tetapi membekali mereka agar bisa naik kelas," ujar Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM.
Muti menambahkan bahwa tanpa adanya perbaikan di sisi hulu, target pengembangan sektor hilir tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, LPPOM mulai menginisiasi jaringan toko bahan baku halal di berbagai wilayah sebagai proyek percontohan.
Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, program Festival Syawal tercatat telah mengedukasi hampir 10.000 peserta dan memfasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 1.500 UMK. Pada tahun 2026, fokus program bergeser pada penguatan hulu melalui tema khusus mengenai toko bahan baku halal.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini karena dinilai dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi Islam dengan nilai ekspor US$64,42 miliar.
"Festival ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam global," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Budi menekankan bahwa penguatan ekosistem ini merupakan langkah konkret untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kerja sama dengan perbankan syariah juga dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha.
Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti perlunya percepatan sertifikasi mengingat baru 24 juta dari 64 juta produk beredar yang memiliki sertifikat resmi.
"Makanan halal bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi barrier utama dalam menjaga kualitas hidup," tegas Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.
Haikal mengingatkan bahwa ruang untuk akselerasi masih sangat besar demi menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Tantangan serupa juga dirasakan oleh otoritas keagamaan terkait kerumitan pengolahan pangan saat ini.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Cholil Nafis menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan ulama sangat krusial dalam melakukan audit produk pangan modern yang semakin kompleks.
"Kompleksitas produk pangan modern membuat batas antara halal dan syubhat semakin luas, sehingga diperlukan audit ketat dan sinergi antara ulama dan pemerintah," ujar M. Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI.
Melalui integrasi dari hulu ke hilir, LPPOM bersama Kementerian Koperasi dan pihak terkait berupaya menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen kepercayaan konsumen. Saat ini, proyek percontohan toko daging halal telah dimulai di Bogor untuk menjamin pasokan bahan baku yang terverifikasi.
