Rencana pemerintah untuk menambah lapisan atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mendapatkan kritik tajam pada Jumat (8/5/2026). Kebijakan ini dinilai dapat membuka celah legalisasi rokok ilegal dan memberikan tekanan tambahan bagi industri hasil tembakau nasional, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan, menekankan pentingnya konsistensi kebijakan publik agar selaras dengan peta jalan pemerintah yang sudah ada. Perubahan mendadak pada struktur tarif dikhawatirkan akan merusak kredibilitas pemerintah serta berdampak pada sektor fiskal negara.
"Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan," kata Gurnadi Ridwan, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Gurnadi berpendapat bahwa penyusunan kebijakan tanpa kajian mendalam berisiko memicu masalah baru di masyarakat. Hal ini terutama berkaitan dengan persepsi publik mengenai adanya kompromi pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini diperangi melalui berbagai penindakan.
"Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan," kata Gurnadi Ridwan, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Ekonom Center for IndonesiaÔÇÖs Strategic Development Initiatives (CISDI), Zulfiqar Firdaus, turut menyangsikan alasan perlindungan industri padat karya di balik wacana tersebut. Studi organisasi tersebut menunjukkan fakta bahwa mayoritas produk rokok ilegal di pasar diproduksi oleh mesin, bukan hasil lintingan tangan pekerja.
"Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan," ujar Zulfiqar Firdaus, Ekonom Center for IndonesiaÔÇÖs Strategic Development Initiatives (CISDI).
Zulfiqar juga menyoroti potensi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan penambahan layer ini dikhawatirkan dianggap sebagai bentuk pemutihan terhadap praktik ilegal yang selama ini telah menimbulkan kerugian finansial bagi negara.
