Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 menjadi momentum krusial untuk menakar kemandirian bangsa, seperti dilansir dari Nasional.
Sorotan tajam tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah dalam skala besar sebagai investasi menuju generasi emas 2045.
Langkah ini menuai kritik karena fondasi pertumbuhannya dinilai masih rapuh dan memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan luar negeri.
Program MBG yang bertujuan menekan angka stunting berhasil mencatatkan penurunan prevalensi dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen setelah satu tahun berjalan.
Meski demikian, Badan Gizi Nasional mengungkapkan fakta bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional saat ini masih dipasok melalui impor.
Kondisi serupa terjadi pada kebutuhan daging sapi, di mana lebih dari separuh pemenuhannya bertumpu pada pasar luar negeri.
Ketergantungan pangan ini diperkuat oleh pemaparan Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada April 2026.
Ia menyatakan bahwa sebagian besar komoditas seperti susu, kedelai, gandum, hingga bawang putih masih bergantung pada pasar global.
Situasi tersebut dinilai berisiko mengancam stabilitas program apabila terjadi gejolak geopolitik atau pembatasan distribusi dari negara pengekspor.
Lonjakan Anggaran dan Tantangan Distribusi
Pemerintah menunjukkan keseriusan dengan mendongkrak anggaran MBG secara drastis dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi ratusan triliun rupiah pada 2026.
Namun, besarnya alokasi dana tersebut belum berjalan beriringan dengan kesiapan sistem pendukung dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan data CISDI, hanya sekitar 17 persen menu makanan yang disediakan yang berhasil memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi.
Masalah manajemen distribusi juga ditemukan dalam penelitian FISIP UI pada sejumlah sekolah dasar di Jakarta.
Beberapa pengantaran makanan diketahui datang terlalu awal sebelum aktivitas sekolah dimulai, sementara sebagian lainnya terlambat.
Persoalan paling serius terlihat dari munculnya ribuan kasus keracunan makanan yang bersumber dari hidangan basi atau lauk yang belum matang.
Data hingga April 2026 mencatat sebanyak 33.626 pelajar menjadi korban keracunan makanan sejak program ini bergulir pada 2025.
Potensi Ekonomi Rakyat yang Tersisih
Program berskala masif ini sebenarnya berpeluang menjadi pasar raksasa yang menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal secara berkelanjutan.
Petunjuk teknis MBG 2026 sudah menginstruksikan agar rantai pasok mengutamakan penyedia lokal serta melibatkan koperasi desa dan BUMDes.
Kendati demikian, dominasi perusahaan katering besar dengan modal kuat di lapangan berpotensi menyingkirkan para pelaku usaha kecil.
Penanganan kekurangan komoditas daging dan susu nasional juga dinilai lebih condong pada investasi asing ketimbang penguatan peternak lokal.
Pola ini berbeda dengan Brasil yang mewajibkan pengadaan dari petani keluarga, atau India yang memanfaatkan program makan sekolah untuk menekan kemiskinan pedesaan.
Pembenahan mendasar kini diperlukan dengan memprioritaskan pangan lokal seperti tempe, ikan, telur, jagung, dan umbi-umbian sebagai tulang punggung program.
Di samping itu, pengawasan ketat, transparansi anggaran, serta pelibatan aktif ekonomi rakyat menjadi kunci agar tunas bangsa dapat tumbuh di atas kekuatan sendiri.
