BEBERAPA pekan ini, ruang publik kita kerap diwarnai oleh pernyataan para pejabat publik yang memicu diskusi luas.
Mulai dari pernyataan Gubernur Kalimantan Timur mengenai pembangunan IKN hingga usulan Menteri PPPA terkait penataan gerbong kereta.
Jika kita telaah secara lebih tenang, fenomena ini sebenarnya bukan sekadar persoalan pilihan kata yang kurang tepat.
Ia adalah gejala dari pola komunikasi pemangku jabatan yang perlu diselaraskan kembali dengan realitas dan kebutuhan masyarakat luas.
Dalam kajian perilaku informasi, terdapat konsep "Dunia Kecil" (Small Worlds) yang digagas oleh Elfreda Chatman.
Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam ekosistem informasi yang homogen di lingkungan birokrasi.
Ketika seorang pejabat hanya dikelilingi informasi serupa secara terus-menerus, mereka berisiko mengalami kemiskinan informasi (information poverty).
Akibatnya, muncul hambatan dalam memahami kompleksitas realitas dan sensitivitas yang dirasakan oleh masyarakat.
Menelisik kasus pertama, pernyataan Gubernur Kaltim dalam menanggapi dinamika pembangunan IKN menjadi sorotan.
Dari kacamata perilaku informasi, penggunaan narasi subjektif atau metafisika sering kali muncul sebagai mekanisme pertahanan kognitif.
Ketika arus informasi kritis dari publik terasa deras, seseorang cenderung membentengi diri dengan narasi yang bersifat mutlak.
Ini adalah bentuk upaya menjaga kestabilan pandangan di tengah ketidakpastian informasi.
Hal serupa juga terlihat pada kasus kedua, yakni usulan pemindahan gerbong khusus perempuan oleh Menteri PPPA.
Di sini, kita melihat adanya bias solusi yang lahir dari "menara gading" birokrasi.
Sebuah kebijakan yang terlihat ideal di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan pengalaman langsung para pengguna transportasi publik.
Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memproses informasi empiris di mana kebijakan dirumuskan tanpa merasakan beban keseharian masyarakat.
Lantas, mengapa respons yang muncul sering kali terasa defensif?
Pakar psikologi Leon Festinger menjelaskan hal ini melalui teori Disonansi Kognitif.
Ada ketidaknyamanan mental yang muncul ketika kebijakan yang matang ternyata berbenturan dengan fakta kegagalan di lapangan.
Untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut, respons pertama yang muncul sering kali adalah membela diri atau mencari pembenaran.
Penguatnya adalah peran media sosial yang semakin memperlebar celah ini melalui struktur informasi digital yang serba cepat.
Jika dahulu komunikasi pejabat bersifat searah, kini agensi para pejabat dipaksa berhadapan dengan struktur publik digital yang sangat cair.
Viralitas membuat setiap pernyataan diuji secara instan oleh jutaan orang.
Kesenjangan realitas yang dahulu mungkin tertutup rapat kini tersingkap dengan sangat transparan di hadapan publik.
Jika siklus ini terus berulang, konsekuensinya adalah tergerusnya kepercayaan (trust) publik. Permintaan maaf tanpa adanya perbaikan pada pola pencarian informasi hanya akan memperdalam rasa skeptis di masyarakat.
Hubungan antara pemimpin dan rakyat membutuhkan konsistensi antara kata dan realita. Hal ini penting agar sinisme tidak tumbuh menjadi jarak yang semakin lebar.
Tantangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan cara berbicara di depan umum atau memperbaiki tutur kata saja.
Solusinya justru mengarah ke hal yang lebih mendasar, yakni reformasi perilaku informasi di tingkat elite.
Para pejabat publik perlu melangkah keluar dari "gelembung" informasinya. Mereka harus mulai melakukan pencarian solusi dan penentuan kebijakan yang lebih inklusif.
Dengan mendengarkan aspirasi yang lebih luas dan memahami realitas lapangan secara jujur, komunikasi yang empatis akan lahir dengan sendirinya.
Hal ini akan menjadi jembatan yang kokoh antara otoritas dan warga negara.
