Anggota Komisi XI DPR melayangkan kritik tajam kepada Bank Indonesia terkait depresiasi nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga memecahkan rekor terendah dalam sejarah. Sorotan tajam tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026), seperti dilansir dari Investor Daily.
Kondisi nilai mata uang domestik yang merosot memicu kekhawatiran karena berdampak langsung pada biaya impor serta lonjakan harga pangan dan energi di dalam negeri. Berdasarkan data Bloomberg pada hari yang sama pukul 12.10 WIB, mata uang rupiah di pasar spot merosot 79,5 poin atau 0,45 persen menuju level Rp 17.676 per dolar AS.
Haris Turino selaku Anggota Komisi XI DPR mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak nyata dari penurunan nilai tukar ini terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ia menyebut situasi tersebut memicu sentimen negatif dari publik terhadap performa ekonomi Indonesia.
"Bahkan muncul ejekan kalau Rp 17.845 per dolar AS, maka Indonesia, merdeka, katanya," ujar Haris Turino, Anggota Komisi XI DPR.
Haris menambahkan bahwa pembengkakan biaya impor akibat situasi ini berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada sektor pangan serta energi di pasar domestik.
"Tekanan terhadap harga pangan dan energi juga meningkat, dan persepsi ekonomi ini melemah," kata Haris Turino, Anggota Komisi XI DPR.
Meskipun mengapresiasi kebijakan stabilisasi seperti intervensi pasar menggunakan cadangan devisa, peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pembatasan pembelian dolar AS, Haris tetap mempertanyakan mengapa pelemahan masih belum terbendung.
"Tetapi, kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah tekanan global yang sangat besar," ucap Haris Turino, Anggota Komisi XI DPR.
Selain sentimen global seperti kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS, ia menilai ada persoalan internal yang memengaruhi keyakinan para pelaku pasar modal.
"Ada deficit current account. Ada arus modal keluar dalam jumlah besar dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia," ujar Haris Turino, Anggota Komisi XI DPR.
Untuk meredam laju depresiasi tersebut, Haris menyarankan agar Bank Indonesia segera mengkaji ulang kebijakan suku bunga acuan atau BI-Rate yang kini tertahan di angka 4,75 persen.
"Mengenai BI-Rate 4,75% yang sampai saat ini dipertahankan, apakah ini akan terus dipertahankan? Karena ini sebenarnya adalah satu instrumen yang bapak bisa pakai, untuk menaikkan BI-Rate sehingga menyajikan natural hedging kepada para hedge fund," kata Haris Turino, Anggota Komisi XI DPR.
Kritik yang lebih keras datang dari Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, yang menyoroti adanya anomali karena rupiah terus ambruk di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen.
"Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar," kata Primus Yustisio, Anggota Komisi XI DPR.
Primus menegaskan bahwa kemerosotan rupiah tidak hanya terjadi di hadapan dolar AS saja, melainkan juga terhadap valuta asing utama lainnya seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, euro, hingga dolar Hong Kong.
"Apa yang terjadi saat ini? Menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya," ujar Primus Yustisio, Anggota Komisi XI DPR.
Akibat hilangnya kepercayaan pasar tersebut, Primus secara terbuka menyarankan Gubernur Bank Indonesia untuk meletakkan jabatannya demi tanggung jawab moral atas situasi moneter saat ini.
"Pak Perry yang saya hormati, kadang, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri," kata Primus Yustisio, Anggota Komisi XI DPR.
Legislator tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa usulan pengunduran diri ini murni sebagai evaluasi kerja kepemimpinan dan bukan sebuah serangan pribadi.
"Tidak ada salah, selanjutnya terserah Bapak tentu saja," ujar Primus Yustisio, Anggota Komisi XI DPR.
