Indonesia saat ini menghadapi kerentanan ketahanan energi yang serius akibat ketergantungan impor minyak mentah mencapai satu juta barel per hari di tengah ketidakpastian harga global. Kondisi ini diperparah oleh konflik Iran-Amerika Serikat yang memicu ketidakstabilan pasokan energi dunia pada April 2026.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa rasio impor yang menyentuh 60 persen dari total kebutuhan nasional membuat posisi Indonesia sangat riskan. Ketegangan geopolitik diprediksi akan terus menekan stabilitas stok bahan bakar dalam negeri.
"Yang harus dipahami bahwa kita sedang dalam kondisi krisis. Dalam kondisi normal, cadangan (BBM) 21 hari itu mungkin aman. Tapi ini kondisinya tidak normal karena ada gangguan impor," ujar Fabby Tumiwa, CEO IESR, kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2026) lalu.
Fabby menegaskan bahwa masyarakat perlu melakukan penghematan konsumsi secara masif guna memperkuat fondasi transisi energi nasional. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum demi menekan laju konsumsi yang terus meningkat.
Data Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM menunjukkan konsumsi energi Indonesia mencapai 1,220 juta ton setara minyak pada 2023, meningkat 6,29 persen dari tahun sebelumnya. Sektor industri memegang porsi tertinggi sebesar 45,60 persen, disusul transportasi 36,74 persen, dan rumah tangga 12,35 persen.
Tekanan ekonomi semakin terlihat dalam APBN 2026 yang mengalokasikan Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, sebagaimana dilansir dari Money. Anggaran tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel, di mana setiap kenaikan 1 dolar AS akan menambah beban negara hingga Rp 6,8 triliun.
Pemerintah berupaya memitigasi risiko melalui program biodiesel B40 yang ditargetkan meningkat menjadi B50 untuk menghemat devisa. Selain itu, optimalisasi Bahan Bakar Gas (BBG) oleh PGN dengan oktan RON 120-130 ditawarkan sebagai alternatif yang lebih efisien dan rendah emisi bagi kendaraan umum maupun pribadi.
Di sisi lain, masyarakat mulai mengadopsi langkah mandiri seperti penggunaan kompor listrik untuk efisiensi energi rumah tangga. Hal ini dilakukan oleh Nadine, seorang pekerja swasta di Jakarta, yang memilih beralih dari penggunaan gas elpiji.
"Selain karena susah dapat gas elpiji, ternyata kalau pakai kompor listrik jadi lebih banyak opsi juga buat masak, hitung-hitung hemat energi juga. Pakai gas elpiji kalau masak porsi besar saja," ujar Nadine, pekerja swasta Jakarta.
Selain peralihan alat masak, gaya hidup sehat dengan bersepeda mulai dilirik sebagai solusi mengurangi ketergantungan bahan bakar. Fahri, seorang warga Jakarta, berencana menggunakan sepeda untuk mobilitas harian menuju kantor.
"Ke kantor kan dekat, mau coba pakai sepeda biar bisa lebih hemat dan bonusnya kalau dibiasakan pakai sepeda bisa lebih sehat juga," tukas Fahri, warga Jakarta.
Sektor hulu migas juga tetap menjadi penopang ekonomi daerah melalui kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak. Dosen Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menyebutkan bahwa industri ini memberikan dampak berlapis bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi.
"Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah," ujar Rinto, dalam Media Education IPA, Senin (20/4/2026).
Rinto mencontohkan Provinsi Riau yang menerima DBH Migas sebesar Rp 3,6 triliun pada 2023 sebagai bukti nyata multiplier effect industri tersebut. Selain penerimaan negara, aktivitas operasional wilayah kerja migas juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan belanja jasa daerah.
"Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan," sambung Rinto.
Realisasi bauran energi terbarukan Indonesia saat ini baru mencapai 16 persen, masih di bawah target awal sebesar 23 persen. Meski biaya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kini lebih murah dibandingkan PLTU baru, akselerasi transisi energi masih menghadapi tantangan dalam hal adopsi teknologi secara menyeluruh.
