KERUSUHAN suporter kembali menjadi sorotan setelah berbagai insiden di kompetisi sepak bola Indonesia terus berulang dan memicu kerugian besar bagi klub.
Fenomena kerusuhan suporter kembali mencoreng sepak bola Indonesia. Aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, hingga perusakan fasilitas stadion terus terjadi dan berujung pada sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI. Berulangnya insiden tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada klub.
Pengamat sepak bola, Doni Setiabudi, menilai hukuman yang diberikan sebenarnya sudah cukup berat dan sangat merugikan klub, terutama dari sisi finansial.
"Kalau saya berkaca dari beberapa pertandingan terakhir yang memang sering terjadi kerusuhan atau suporter masuk ke lapangan, sebenarnya hukuman itu cukup terasa. Contohnya Persib Bandung yang kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub," ujar Doni.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Jalu itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten sesuai regulasi yang berlaku dan tidak dipengaruhi persepsi terhadap klub tertentu.
"Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu," kata Doni.
Dalam beberapa musim terakhir, sejumlah klub memang harus menerima dampak besar akibat ulah suporternya. Persela Lamongan misalnya pernah mendapat hukuman larangan bermain tanpa penonton selama satu musim akibat kerusuhan suporter.
Sanksi tersebut membuat klub kehilangan pemasukan dari pertandingan dan berdampak terhadap kondisi finansial tim hingga sejumlah investor memilih mundur.
Kasus serupa juga dialami Persipura Jayapura yang baru saja menerima hukuman bermain tanpa penonton selama satu musim. Kondisi itu membuat klub harus menanggung biaya operasional lebih besar, terutama untuk kebutuhan akomodasi dan transportasi tim, sementara pemasukan tiket praktis hilang.
Terbaru, insiden kembali terjadi pada laga PSM Makassar melawan Persib Bandung ketika oknum suporter masuk ke lapangan dan berpotensi membuat klub terkena sanksi tambahan.
Selain soal penegakan aturan, Doni juga menyoroti budaya suporter di Indonesia yang dinilai masih belum siap menerima kekalahan. Menurut dia, edukasi kepada suporter menjadi hal penting karena sepak bola selalu menghadirkan tiga kemungkinan hasil, yakni menang, kalah, atau seri.
Ia menilai kerusuhan yang terjadi bukan hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan mengganggu kenyamanan penonton lain di stadion. "Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi kalau tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu," tegasnya.
Doni juga menilai hukuman larangan hadir di stadion mulai kehilangan efektivitas. Karena itu, ia mendorong adanya sistem pendataan suporter yang lebih modern, termasuk penggunaan teknologi pengenal wajah atau face recognition seperti di sejumlah liga luar negeri.
Menurut dia, teknologi tersebut dapat membantu mengidentifikasi pelaku kerusuhan sehingga tidak bisa kembali masuk stadion. "Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung. Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana," katanya.
Selain penegakan aturan, Doni menilai klub juga harus lebih aktif membangun komunikasi dengan komunitas suporter melalui forum rutin atau sarasehan agar mereka memahami kondisi finansial klub.
Ia mencontohkan, pemasukan klub banyak tergerus akibat denda dan sanksi yang muncul karena pelanggaran suporter. "Misalnya dijelaskan bahwa pemasukan klub banyak habis karena denda akibat pelanggaran suporter. Kalau stadion aman dan sponsor masuk lebih banyak, efeknya tiket bisa lebih murah dan fasilitas lebih baik."
"Jadi suporter juga harus sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri," lanjutnya.
Pendapat serupa disampaikan Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin. Ia menilai akar persoalan tetap berada pada perilaku suporter yang harus berubah.
"Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub," ujar Amir.
Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sejauh ini sebenarnya sudah sesuai aturan, meski klub tetap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ulah oknum suporter. "Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan," katanya.
Ia juga menilai edukasi dan sosialisasi kepada suporter sebenarnya sudah sering dilakukan, tetapi perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi. "Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang," ungkap Amir.
Amir menegaskan aparat keamanan kini tidak lagi memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum di stadion. "Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak," tegasnya.
Berulangnya kerusuhan suporter kini menjadi alarm serius bagi sepak bola Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa denda dan hukuman tanpa penonton, tetapi juga mengancam iklim industri sepak bola nasional.
Ketika klub terus dibebani sanksi dan kerugian finansial, sponsor berpotensi kehilangan minat untuk berinvestasi. Situasi tersebut pada akhirnya membuat klub menjadi pihak yang paling terbebani, sementara kompetisi juga kehilangan nilai profesionalismenya.
Karena itu, pembenahan sepak bola Indonesia dinilai tidak cukup hanya melalui hukuman. Dibutuhkan kerja sama antara PSSI, operator liga, klub, aparat keamanan, hingga suporter agar atmosfer sepak bola nasional dapat berkembang menjadi lebih aman, sehat, dan profesional.(Ndf/P-3)
