Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mengungkapkan kesulitan memperoleh bahan baku yang terjamin kehalalannya di tingkat hulu menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mengantongi sertifikat halal pada Kamis (30/4/2026) di Jakarta.
Kesenjangan status kehalalan bahan baku di pasar tradisional dan penyedia jasa ritel dinilai memutus mata rantai pasokan produk halal bagi pengusaha kecil, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan meningkatkan skala bisnis mereka.
Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang sebenarnya memiliki kemauan untuk melakukan sertifikasi, namun terkendala kepastian sumber bahan baku yang mereka beli di pasar.
"Salah satu kendala utamanya adalah kesulitan mendapatkan bahan baku yang benar-benar terjamin kehalalannya," ujar Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM.
Masalah ini ditemukan merata di berbagai sektor, mulai dari pedagang bakso yang meragukan proses penyembelihan daging hingga penggunaan bumbu curah tanpa label. Pelaku usaha kue juga menghadapi tantangan serupa saat membeli bahan yang telah dikemas ulang.
"Kita tidak bisa hanya mendorong sertifikasi di hilir tanpa memperkuat hulunya. Toko bahan baku memiliki peran krusial," tegas Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM.
Kewajiban sertifikasi halal bagi sektor jasa penjualan dan ritel telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 718 Tahun 2021. LPPOM kini berupaya memperkuat ekosistem dari sisi hulu untuk mempermudah UMKM.
"Harapan kami, proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah bagi UMKM dan kesinambungan jaminan kehalalannya dapat ditetapkan," pungkas Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM.
Melalui agenda Festival Syawal 1447 H, lembaga tersebut melakukan pendampingan toko bahan baku dan memfasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha selama bulan Ramadan guna memperkuat rantai pasok halal nasional.
