Lonjakan harga minyak dunia tengah mengancam ketahanan fiskal Indonesia akibat ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia pada Selasa (19/5/2026).
Dilansir dari Nasional, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel berdampak pada pembengkakan defisit anggaran negara hingga mencapai Rp 6,8 triliun.
Pemerintah merespons situasi ini dengan menyusun strategi khusus guna mengamankan perekonomian domestik agar tetap berjalan stabil.
"Strategi kita adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dengan disiplin fiskal," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Guna mengatasi penambahan beban anggaran tersebut, pemerintah melakukan langkah efisiensi besar-besaran terhadap pengeluaran negara yang dinilai kurang produktif dan tidak mendesak.
Kendati tekanan fiskal meningkat, pemerintah memastikan kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi tetap dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas inflasi domestik.
Disiplin fiskal ini membuat pemerintah optimistis target defisit APBN tahun ini dapat dipertahankan pada level 2,94 persen, sehingga tetap berada di bawah ambang batas hukum sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Alokasi belanja negara kini difokuskan pada sektor produktif yang memiliki dampak pengganda besar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, serta industrialisasi.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi publik sekaligus memicu permintaan bahan pangan domestik, produktivitas petani, dan perluasan lapangan kerja.
Kondisi kas negara saat ini juga dinyatakan aman karena pemerintah memegang Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun sebagai penyangga fiskal dalam kondisi darurat.
Kondisi ekonomi nasional saat ini dinilai jauh lebih kuat dibandingkan krisis tahun 1998 karena sektor perbankan kini memiliki pengawasan ketat dan pembatasan pinjaman luar negeri korporasi untuk mencegah risiko overborrowing.
