Warga di China merespons potensi lonjakan harga kondom yang diprediksi meningkat drastis pada Kamis, 23 April 2026, sebagai dampak dari gangguan rantai pasok global. Topik ini menjadi perbincangan hangat di media sosial Weibo setelah tagar terkait telah ditonton lebih dari 60 juta kali oleh netizen.
Kenaikan harga ini dipicu oleh pengumuman dari produsen kondom terbesar di dunia, Karex, sebagaimana dilansir dari Detik Health. Perusahaan asal Malaysia tersebut berencana menyesuaikan harga jual produk mereka sebagai respons atas ketidakpastian kondisi geopolitik di Timur Tengah.
Goh Miah Kiat selaku pemimpin Karex menyatakan bahwa perusahaan berniat menaikkan harga sebesar 20 hingga 30 persen. Angka tersebut bahkan berpotensi merangkak lebih tinggi apabila gangguan distribusi akibat konflik Iran terus berlangsung dalam jangka panjang.
Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat China yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Banyak warga menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tetap menjadi prioritas finansial dibandingkan biaya membesarkan anak yang dianggap jauh lebih mahal.
"Beberapa puluh yuan untuk sebuah kondom seratus kali lebih hemat biaya daripada membesarkan anak dengan biaya 1 juta yuan (sekitar 2,5 miliar rupiah)," tulis salah satu pengguna Weibo.
Komentar tersebut mencerminkan preferensi warga untuk menunda kehamilan guna menghindari beban biaya hidup yang tinggi. Beberapa pengguna media sosial lainnya bahkan menyarankan untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar sebelum harga benar-benar melonjak.
"Mulai sekarang, kita tidak hanya harus berhemat, tetapi kita juga harus menimbun kondom terlebih dahulu," kata pengguna lainnya.
Kondisi ini terjadi di tengah upaya Pemerintah China dalam memulihkan angka kelahiran nasional yang mencapai titik terendah pada 2025. Tantangan populasi menua semakin diperparah dengan kebijakan fiskal baru yang diterapkan otoritas setempat pada awal 2026.
Pemerintah China secara resmi telah menghapus pengecualian pajak selama tiga dekade untuk alat kontrasepsi. Kebijakan ini mengakibatkan kondom dan pil KB kini dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 13 persen, yang diposisikan setara dengan kategori barang konsumsi lainnya.
