Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mendalami laporan terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi sektor industri nasional pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini merupakan respons atas aduan serikat pekerja mengenai potensi pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pengumpulan data secara mendalam sedang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyusun kerangka kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan tersebut. Sejumlah sektor industri dilaporkan telah menyampaikan keluhannya kepada pihak otoritas terkait hambatan operasional yang muncul.
"Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, dan kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas," ujar Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Penegasan mengenai adanya aduan dari pelaku usaha juga disampaikan oleh Cris meskipun ia belum membedah secara rinci identitas maupun total perusahaan yang telah melakukan audiensi. Ketegangan geopolitik global diakui menjadi faktor utama yang membebani struktur biaya industri di dalam negeri.
"Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.
Kenaikan harga energi akibat keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik melawan Iran menjadi pemicu utama tekanan pada industri plastik dan gas. Kondisi ini memperparah kerentanan sektor manufaktur Indonesia yang bergantung pada stabilitas harga energi global.
Di sisi lain, perwakilan buruh telah menyuarakan peringatan dini mengenai nasib ribuan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan sebanyak 10 perusahaan mulai merancang skenario pengurangan karyawan.
"Jadi berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said Iqbal pada Selasa (14/4/2026).
Potensi kebijakan PHK tersebut diperkirakan menyasar sekitar 9.000 buruh yang tersebar di wilayah strategis industri. Lokasi perusahaan yang terdampak mencakup provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, hingga sebagian wilayah di Jawa Tengah.
