Kementerian Pertanian Pastikan Stok Hewan Kurban 2026 Surplus 891 Ribu

Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan hewan kurban untuk Iduladha 2026 dalam posisi aman dengan proyeksi stok nasional mencapai 3,2 juta ekor. Kepastian ini disampaikan pada Rabu (13/5/2026) guna merespons perkiraan lonjakan kebutuhan masyarakat pada tahun ini.

Data pemerintah menunjukkan adanya kelebihan pasokan sebesar 891.320 ekor dibandingkan total kebutuhan yang diprediksi. Berdasarkan laporan dari Investor Daily, peningkatan permintaan hewan ternak pada tahun 2026 diprediksi menyentuh angka 3,82 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Rincian pasokan hewan kurban secara nasional terdiri atas 859.268 ekor sapi, 33.952 ekor kerbau, 1.417.880 ekor kambing, dan 935.690 ekor domba. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, memberikan keterangan resmi mengenai angka-angka tersebut.

"Secara nasional ketersediaan hewan kurban cukup. Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor dengan surplus sekitar 891.320 ekor," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian.

Otoritas pertanian kini berfokus pada pembaruan data secara berkala dari setiap provinsi untuk memetakan distribusi ternak secara efektif. Strategi rekayasa distribusi disiapkan untuk mengalirkan hewan dari wilayah yang kelebihan stok menuju daerah yang kekurangan pasokan.

"Kementan akan terus update angka ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban dari seluruh provinsi, serta melakukan rekayasa distribusi dari daerah surplus ke daerah minus," kata Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian.

Selain masalah kuantitas, pengawasan kesehatan menjadi prioritas utama untuk mencegah penularan penyakit zoonosis selama proses perdagangan hingga penyembelihan. Pemerintah menerapkan sistem digitalisasi iSIKHNAS dan pengawasan lalu lintas ternak guna menjamin kualitas hewan di pasaran.

Langkah-langkah strategis lainnya mencakup koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta sosialisasi prosedur teknis kepada pengurus masjid dan panitia kurban di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan demi memastikan standar kesehatan masyarakat veteriner tetap terjaga dengan baik.