Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan II tahun 2026 pada pekan kedua April 2026. Percepatan distribusi ini dilakukan menyusul pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kini dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan akurasi sasaran penerima.
Dilansir dari Money, percepatan jadwal pencairan ini bertujuan agar masyarakat rentan dapat segera memanfaatkan bantuan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa mekanisme penentuan daftar penerima kini didasarkan pada hasil pemutakhiran data yang diterima pemerintah setiap tanggal 10.
"Sekarang setiap tanggal 10 kami menerima hasil pemutakhiran data dan itu menjadi pedoman dalam penyaluran bansos setiap bulannya. Jadi untuk triwulan kedua ini (cair) dimulai pekan kedua April," kata Gus Ipul, Rabu (1/4/2026).
Menteri Sosial menambahkan bahwa dinamika data merupakan hal yang lazim terjadi dalam proses verifikasi berkala. Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai ketepatan sasaran bantuan sosial.
"Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis," tutur Gus Ipul.
Di sisi lain, proses verifikasi data terbaru menyebabkan 11.014 keluarga dicoret dari daftar penerima manfaat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengungkapkan bahwa langkah pembersihan ini dilakukan untuk mengatasi temuan kesalahan inklusi pada data sebelumnya.
"Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang," ujar Amalia.
BPS menemukan sejumlah mantan penerima kini telah masuk dalam kategori ekonomi menengah atau desil 5 hingga 10. Meskipun ada pencoretan, verifikasi terbaru juga mencatat adanya tambahan sekitar 25.000 Keluarga Penerima Manfaat baru yang dinilai layak mendapatkan bantuan pada periode ini.
Total penerima bantuan pada triwulan II 2026 mencapai sekitar 18 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut melalui dua skema utama, yakni melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk menjangkau seluruh wilayah.
Bagi penerima manfaat baru yang belum memiliki rekening, bantuan akan diberikan sementara melalui PT Pos Indonesia selama proses pembukaan rekening bank berjalan. Masyarakat dapat memverifikasi status kepesertaan mereka secara mandiri menggunakan NIK KTP melalui aplikasi atau situs resmi cek bansos milik pemerintah.
