Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan tanggapan resmi terkait studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai ketimpangan kekayaan di Indonesia pada Senin (27/4/2026). Dilansir dari Detik Finance, laporan tersebut menyoroti kesenjangan di mana kekayaan 50 orang terkaya disebut setara dengan aset milik 55 juta warga biasa.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Fokus pada penguraian ketimpangan ekonomi tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan setiap arah kebijakan yang sedang diimplementasikan saat ini.
"Pemerintah mencermati setiap studi sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat. Kami terbuka terhadap masukan. Mengurai ketimpangan selalu menjadi perhatian dan perlu terus ditajamkan terhadap semua arah kebijakan yang sudah berjalan," kata Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah mengeklaim telah menjalankan berbagai langkah paralel untuk memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput, salah satunya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 80.081 unit KDMP telah berstatus badan hukum dengan dukungan modal yang terjangkau.
"Sebanyak 80.081 KDMP telah berbadan hukum sejak Juli 2025, dengan skema pinjaman afirmatif hingga Rp 3 miliar per unit pada bunga 6% per tahun. Tujuannya memotong rantai tengkulak dan memperkuat akses petani dan UMKM desa terhadap pasar," ucap Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain penguatan koperasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi instrumen untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Per April 2026, program ini dilaporkan telah melibatkan puluhan ribu pelaku UMKM dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
"Hilirisasi sebagai jawaban struktural atas studi yang dilakukan. Sepanjang 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun atau 30,2% dari total investasi nasional Rp 1.931,2 triliun, tumbuh 43,3% yoy. Tujuannya memastikan nilai tambah dari sumber daya alam berputar di dalam negeri dan menjangkau rantai usaha yang lebih luas," tambah Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut diperluas, dengan penyaluran mencapai Rp 68,17 triliun kepada 1,11 juta debitur pada triwulan I-2026. Pemerintah mengarahkan bantuan modal ini secara spesifik kepada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
"Porsi signifikan penerima baru berasal dari kelompok desil 1-4. Melalui berbagai kebijakan seperti suku bunga rendah, prioritas debitur baru, penguatan KUR Super Mikro, serta peningkatan porsi sektor produksi, KUR menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat bawah dan mendorong mobilitas ekonomi yang lebih inklusif," jelas Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Haryo memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan Gini Ratio menjadi 0,363 per September 2025. Perbaikan indikator ini disebut mencerminkan kenaikan pengeluaran pada kelompok masyarakat kelas bawah yang kini mencapai angka 19,28 persen.
"Tentu Gini Ratio belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat dan itu yang menjadi alasan pemerintah melakukan pendekatannya bersifat struktural, bukan jangka pendek," pungkas Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
