Nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 17.600 per dolar AS mengindikasikan adanya masalah serius pada struktur fundamental ekonomi Indonesia. Isu kerentanan ini mencuat di tengah narasi stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang selama ini disampaikan kepada publik.
Dikutip dari Money, pelemahan mata uang nasional kerap kali dikaitkan dengan faktor eksternal. Faktor global seperti pengetatan suku bunga The Fed, geopolitik Iran dan United States, hingga arus keluar modal asing selalu menjadi alasan berulang.
Tekanan internasional sebenarnya dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Namun, tingkat ketahanan setiap negara berbeda-beda, sehingga memicu pertanyaan mengenai kerapatan fondasi domestik Indonesia dalam menghadapi guncangan global.
Persoalan utama ekonomi nasional dinilai bersumber dari rapuhnya fondasi domestik yang terlalu bertumpu pada statistik dan konsumsi semu. Kebijakan ekonomi dianggap terlalu fokus pada angka makro ketimbang kapasitas produktif riil masyarakat.
Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen, surplus neraca perdagangan, dan rasio utang aman hanya terlihat sehat di atas kertas. Indikator statistik tersebut tidak otomatis mencerminkan kekuatan riil di pasar rakyat, UMKM, maupun sektor informal.
Pemerintah dinilai lebih memprioritaskan stabilitas pasar keuangan dan instrumen obligasi saat terjadi tekanan kurs. Sementara itu, pengembangan kapasitas manusia pekerja yang menggerakkan sektor riil justru kurang mendapatkan perhatian utama.
Ketergantungan Pada Sektor Konsumsi
Pembangunan ekonomi nasional dinilai keliru karena terlalu lama mengandalkan sektor konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak Produk Domestik Bruto. Sektor konsumsi ini belum ditopang oleh produktivitas rakyat yang kokoh secara mandiri.
Daya beli masyarakat selama ini dinilai lebih banyak disokong oleh bantuan sosial, subsidi, serta utang rumah tangga. Akibatnya, saat rupiah melemah, dampaknya langsung memicu kenaikan harga pangan dan biaya produksi sektor usaha.
Intervensi pasar dan suntikan likuiditas hanya menjadi solusi jangka pendek di pasar keuangan. Kebijakan tersebut dianggap tidak menyentuh akar persoalan dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Ketimpangan Distribusi Pertumbuhan Ekonomi
Tantangan lain yang dihadapi adalah konsentrasi kekayaan nasional yang hanya berputar di lingkaran kelompok kecil atau elite pemilik modal. Kondisi ini membuat hasil pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata kepada mayoritas pekerja bawah.
Struktur ekonomi menjadi rentan karena sangat bergantung pada stabilitas kelompok besar dan modal asing. Ketika pasar global bergejolak, masyarakat kelas bawah menjadi pihak pertama yang langsung merasakan dampak buruknya.
Indonesia dinilai terlalu cepat memaksakan lompatan menuju era industri digital dan kecerdasan buatan seperti Japan, Korea Selatan, atau negara Eropa. Lompatan ini dilakukan saat fondasi ketenagakerjaan massal belum terbentuk kuat.
Negara maju pada dasarnya membangun basis perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja massal di sektor produktif. Penguatan keterampilan, teknologi, dan efisiensi kerja dilakukan secara bertahap setelah fondasi ketenagakerjaan kokoh.
Sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat memegang potensi besar dalam sistem global. Sektor-sektor riil inilah yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
