Di tengah upaya penghematan BBM melalui kebijakan WFH, apakah kebiasaan antar-jemput anak sekolah dengan kendaraan pribadi justru menjadi tantangan yang luput diperhatikan?
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi. Mulai April 2026, hari Jumat ditetapkan sebagai hari WFH.
Seperti kebijakan publik pada umumnya, langkah ini memunculkan beragam respons. Sebagian pihak menyambut baik sebagai upaya efisiensi, sementara lainnya mengkhawatirkan potensi efek samping, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan akhir pekan panjang untuk bepergian.
Namun, kekhawatiran tersebut belum tentu sepenuhnya terjadi. Bagi sebagian pekerja, terutama dari kalangan menengah, kondisi ekonomi yang tidak pasti justru mendorong sikap lebih berhati-hati dalam pengeluaran, termasuk untuk bepergian.
Selain itu, bagi keluarga dengan anak usia sekolah, agenda harian tetap berjalan seperti biasa karena kegiatan belajar masih berlangsung secara tatap muka.
Di sinilah muncul satu aspek yang sering kali luput dari pembahasan: sektor pendidikan dan pola mobilitas yang menyertainya.
Mobilitas Sekolah dan Tantangan Penghematan BBM
Berbeda dengan sektor perkantoran yang mulai beradaptasi dengan skema WFH, aktivitas di sekolah tetap berlangsung normal. Setiap pagi dan siang hari, lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan terutama di kota-kota besar dipadati kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan penggunaan kendaraan pribadi oleh orang tua. Dalam banyak kasus, satu anak diantar dengan satu mobil. Bahkan di beberapa lingkungan, praktik ini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup.
Ada kecenderungan sebagian orang tua ingin memastikan anaknya diantar hingga tepat di depan gerbang sekolah. Dalam situasi tertentu, hal ini juga berkaitan dengan faktor kenyamanan dan keamanan.
Namun di sisi lain, kebiasaan ini turut berkontribusi pada kepadatan lalu lintas dan konsumsi BBM yang tidak sedikit.
Kondisi ini berpotensi menjadi paradoks. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi energi melalui WFH.
Di sisi lain, mobilitas di sektor pendidikan justru tetap tinggi, bahkan berpotensi meningkat, terutama jika orang tua yang biasanya tidak sempat mengantar anak kini memiliki waktu lebih fleksibel.
Zona Selamat Sekolah yang Perlu Diperkuat
Upaya untuk mengatasi kemacetan di sekitar sekolah sebenarnya telah diantisipasi melalui konsep Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Kawasan ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus mengatur arus lalu lintas.
Namun dalam praktiknya, implementasi ZoSS di sejumlah tempat masih belum optimal. Penandaan yang kurang jelas, serta minimnya pengawasan, membuat area ini kerap digunakan sebagai titik naik-turun penumpang kendaraan pribadi.
Padahal, dengan penegakan aturan yang lebih tegasÔÇömisalnya larangan berhenti dalam radius tertentu dari gerbang sekolah, ZoSS dapat berfungsi lebih efektif. Dukungan dari aparat lalu lintas juga menjadi faktor penting dalam memastikan aturan tersebut berjalan.
Keterbatasan Transportasi Alternatif
Imbauan untuk mendorong siswa berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum memang sering disampaikan. Namun realitas di lapangan tidak selalu sesederhana itu.
Ketersediaan transportasi publik yang ramah anak masih menjadi tantangan di banyak daerah. Layanan seperti bus sekolah belum merata, sementara kendaraan jemputan memiliki keterbatasan dari sisi fleksibilitas dan waktu tempuh.
Bagi sebagian orang tua, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama. Kekhawatiran terhadap risiko di perjalanan membuat mereka lebih memilih mengantar anak secara langsung, meskipun harus menggunakan kendaraan pribadi.
Di kawasan permukiman modern sekalipun, tidak semua pengembang menyediakan sistem transportasi penghubung (feeder) yang memadai, terutama untuk anak sekolah. Akibatnya, ketergantungan terhadap mobil pribadi menjadi sulit dihindari.
Mencari Solusi yang Lebih Komprehensif
Melihat kompleksitas persoalan ini, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang sistem transportasi yang lebih ramah bagi pelajar.
Pengadaan bus sekolah yang terintegrasi, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Dengan rute yang dirancang dari titik-titik strategis menuju sekolah, layanan ini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pelacakan berbasis GPS dapat meningkatkan rasa aman orang tua. Kehadiran petugas pendamping di dalam kendaraan juga dapat menjadi nilai tambah.
Di sisi lain, sekolah dapat berperan dengan menetapkan kebijakan internal, seperti pengaturan titik antar-jemput yang lebih tertib, atau pembatasan kendaraan pribadi bagi siswa.
Upaya penghematan BBM tidak bisa hanya bertumpu pada satu kebijakan, seperti WFH. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk pendidikan, untuk menciptakan sistem mobilitas yang lebih efisien.
Fenomena antar-jemput satu anak satu mobil menjadi cerminan bahwa persoalan ini tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga kebiasaan dan pilihan sehari-hari.
Dengan pendekatan yang tepat mulai dari kebijakan publik, penyediaan fasilitas, hingga perubahan pola pikir upaya efisiensi energi dapat berjalan lebih optimal tanpa mengabaikan aspek kenyamanan dan keamanan masyarakat.
