Ratusan pekerja Google menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada CEO Sundar Pichai untuk menghentikan penggunaan model kecerdasan buatan perusahaan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon. Protes ini mencuat setelah muncul laporan mengenai pembahasan kesepakatan penggunaan teknologi AI Gemini dalam lingkungan militer yang dirahasiakan.
Aksi penolakan tersebut melibatkan lebih dari 600 karyawan, termasuk tenaga ahli dari laboratorium AI Google DeepMind. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik iNET pada Selasa (28/4/2026), setidaknya terdapat 20 orang pemegang posisi strategis seperti direktur hingga vice president yang turut serta dalam petisi ini.
Kekhawatiran utama para staf berfokus pada potensi penyalahgunaan teknologi yang mereka kembangkan untuk tujuan militer tertutup tanpa adanya pengawasan. Laporan The Washington Post mengungkapkan bahwa para karyawan merasa bertanggung jawab atas dampak teknologi yang mereka ciptakan jika diserahkan kepada pihak militer secara rahasia.
"Satu-satunya cara untuk menjamin bahwa Google tidak dikaitkan dengan dampak buruk semacam itu adalah dengan menolak segala beban kerja rahasia (classified workloads). Jika tidak, penggunaan semacam itu dapat terjadi tanpa sepengetahuan kita atau tanpa ada kuasa dari kita untuk menghentikannya," tulis para karyawan dalam surat tersebut.
Pihak militer Amerika Serikat sendiri sedang mengalami ketegangan dengan beberapa raksasa teknologi mengenai batasan penggunaan AI. Anthropic, salah satu pengembang AI terkemuka, saat ini sedang dalam proses hukum karena menolak melonggarkan protokol keamanan model mereka untuk kebutuhan militer yang dianggap berpotensi merusak rantai pasok oleh Pentagon.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan langkah yang diambil oleh kompetitor Google dalam industri kecerdasan buatan. Microsoft dilaporkan telah menjalin kerja sama untuk penyediaan layanan AI di sektor rahasia militer guna memperkuat infrastruktur pertahanan nasional.
Selain itu, OpenAI juga telah memperbarui komitmen kerja sama dengan pihak Pentagon pada Februari lalu. Langkah ini mempertegas perbedaan kebijakan antarperusahaan teknologi dalam menyikapi integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem persenjataan dan intelijen negara.
