DI tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta naik-turunnya harga komoditas pangan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali menegaskan perannya sebagai penyangga utama stabilitas nasional.
Langkah strategis yang dijalankan di wilayah ini menjadi bukti nyata penerapan visi Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi rakyat melalui pengolahan hasil bumi yang berpusat di desa.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok, menegaskan bahwa wilayah ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi barometer keberhasilan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah kini berada di fase paling krusial untuk memajukan sektor pertanian dan kelautan agar lebih maju dan berdaya saing.
Dalam pandangannya terkait kebijakan publik, Chusni menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh hanya diukur dari angka hasil panen di sawah atau hasil tangkapan di laut.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan benar-benar dirasakan langsung oleh para petani dan nelayan.
ÔÇ£Kami tidak menginginkan Jawa Timur sekadar menjadi jalur keluar-masuk bahan mentah. Inti dari kedaulatan pangan itu adalah hilirisasi yang berpihak pada rakyat. Artinya, pengolahan hasil panen harus bisa dikelola sendiri oleh koperasi desa maupun pelaku UMKM setempat,ÔÇØ tegas Chusni kepada awak media, Minggu (18/5).
Kehadiran dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis yang sangat sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Melalui koperasi yang dikelola dengan baik, rantai pasok dan distribusi yang selama ini terlalu panjang serta merugikan produsen kecil, perlahan dapat dipangkas.
Menurut Chusni, hal ini adalah bentuk penataan ekonomi yang paling adil bagi masyarakat luas. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan ekonomi, Chusni juga menaruh perhatian besar pada upaya mengantisipasi risiko perubahan iklim.
Beragam dukungan sarana pertanian seperti pompanisasi hingga mekanisasi yang digulirkan pemerintah pusat harus disambut dengan kesiapan penuh oleh birokrasi di daerah agar manfaatnya maksimal.
ÔÇ£Jaminan ketersediaan pupuk serta modernisasi alat pertanian yang digalakkan Presiden adalah suntikan energi besar bagi perekonomian kita di Jatim. Tugas kami di legislatif adalah memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran kebijakan tersebut. Bukti nyatanya, inflasi pangan di Jatim tetap terjaga rendah, ini tandanya kerja sama ini berjalan efektif,ÔÇØ jelasnya.
Lebih jauh, Chusni memaparkan bahwa pola pembangunan ekonomi ke depan harus bersifat inklusif dan merata. Berbagai program seperti pembenahan kawasan kampung nelayan hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dinilainya sebagai langkah cerdas untuk menarik minat generasi muda agar mau berkarya dan membangun sektor produktif di desa.
Menurutnya, pembangunan yang berpusat pada desa adalah cara terbaik agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan saja, melainkan menyebar hingga ke pelosok daerah.
ÔÇ£Jika desa-desa di Jawa Timur kuat secara ekonomi, maka ketahanan ekonomi makro kita akan jauh lebih tangguh dan tidak mudah goyah saat menghadapi guncangan dari luar,ÔÇØ ucapnya.
Bagi Chusni, seluruh langkah ini adalah amanah moral untuk memastikan terwujudnya babak baru kebangkitan ekonomi Indonesia. Ia sangat yakin, dengan arahan kepemimpinan nasional yang tegas dan pelaksanaan yang tepat sasaran di daerah, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang pasti bisa diraih.
ÔÇ£Jawa Timur siap menjadi penggerak utamanya. Saat Jatim kuat di sektor pangan dan ekonomi, maka pondasi Indonesia untuk berdiri tegak dan mandiri akan semakin kokoh dan nyata adanya,ÔÇØ pungkasnya. (P-2)
- 12 Calon Jemaah Haji di Surabaya Tertunda Berangkat ke Tanah Suci karena Faktor Kesehatan 11/5/2026 19:55 Jumlah jemaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 12 orang yang terdiri atas 8 jemaah sakit, 2 pendamping
- Gunung Semeru Erupsi, Tinggi Letusan Mencapai 800 Meter 11/5/2026 16:59 Gunung Semeru erupsi pada Senin (11/5/2026) pagi dengan tinggi kolom abu 800 meter. Status Level III (Siaga), masyarakat dilarang mendekat radius 5 km.
- Ekonomi Jawa Timur Triwulan I 2026 Tumbuh 5,96 Persen, Tertinggi di Jawa 07/5/2026 09:29 Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96% pada Triwulan I 2026, menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Simak faktor pendorong dan kontribusi sektor strategisnya.
- Khofifah Targetkan Jawa Timur Jadi Lumbung Talenta Nasional Indonesia Emas 2045 05/5/2026 20:33 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkomitmen jadikan Jawa Timur lumbung talenta nasional melalui pemetaan SDM berbasis teknologi TalentDNA.
- Tersandung Kasus Pungli, Kadis ESDM Jatim Ditahan dan Dinonaktifkan 05/5/2026 20:20 Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/5) mengatakan Aris sudah diberhentikan sementara sejak ditetapkan sebagai tersangka.
- Rudy Mas'ud, Marwah kok Diukur Barang Mewah 06/5/2026 18:14 Masih banyak kepala daerah yang bertipe serupa. Pun, sudah jamak ketidakberesan seperti itu direstui oleh wakil rakyat yang duduk manis di kursi DPRD.
- Ambang Batas Berjenjang Dinilai Bukan Solusi 27/4/2026 16:50 Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
- Perdebatan Ambang Batas Berjenjang Kian Dalam 27/4/2026 16:45 Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
- KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Pekalongan Terkait Dugaan Korupsi Jasa Outsourcing 20/4/2026 22:53 Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
- Data KPK: Legislator DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN 10/4/2026 20:07 KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
