Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
SETIAP musim haji, satu ironi selalu berulang: di tengah jutaan jemaah yang bergerak dalam satu orkestrasi ibadah terbesar di dunia, ada satu kelompok yang justru lebih sering diadili daripada dipahami: petugas haji.
Mereka hadir untuk melayani, tetapi kerap diposisikan sebagai ÔÇ£penikmat fasilitasÔÇØ. Padahal, mereka bekerja di bawah tekanan ekstrem, tetapi dituduh ÔÇ£lebih sibuk beribadah sendiriÔÇØ. Dari sinilah stigma tumbuh: sederhana, mudah dipercaya, tetapi sering kali keliru.
Terlalu Mudah Dipercaya
Narasi paling populer menyebut petugas haji sebagai ÔÇ£peserta gratisanÔÇØ, seolah-olah mereka menempuh jalan pintas untuk berhaji tanpa antre. Logika ini terdengar menggugah rasa keadilan, tetapi runtuh ketika diuji fakta.
Petugas bukanlah jemaah biasa. Mereka dibekali pelatihan, dan ditempatkan dalam struktur kerja yang ketat. Status mereka bukan ÔÇ£berhajiÔÇØ, melainkan bertugas dalam ekosistem ibadah haji.
Menganggap petugas sebagai ÔÇ£penumpang gelapÔÇØ sama saja dengan menyebut tenaga medis di ruang gawat darurat sebagai ÔÇ£pasien VIPÔÇØ. Keduanya sama-sama berada di tempat yang sama, tetapi dengan mandat yang sepenuhnya berbeda.
Stigma lain menyebut petugas tidak responsif, sulit dihubungi, bahkan ÔÇ£menghilangÔÇØ saat dibutuhkan.
Tuduhan ini tidak sepenuhnya tanpa pengalaman, tetapi sering kali mengabaikan realitas struktural: rasio petugas dan jemaah yang timpang, kompleksitas mobilitas lintas titik (Arafah, Muzdalifah, Mina), serta tekanan waktu yang tidak mengenal jeda.
Dalam situasi di mana satu petugas bisa bertanggung jawab atas ratusan jemaah, kegagalan layanan di satu titik sering dibaca sebagai kegagalan individu, bukan keterbatasan sistem.
Di sinilah publik kerap tergelincir: menyederhanakan problem kompleks menjadi kesalahan personal.
Padahal, jika satu petugas tidak muncul di satu lokasi, besar kemungkinan ia sedang menangani krisis di lokasi lain. Ketidakhadiran itu bukan kelalaian, melainkan prioritas.
Solusi yang diambil Kementerian Haji dan Umroh meningkatkan jumlah petugas pun perlu kita apresiasi, untuk mengimbangi rasio petugas dan pelayanan prima pada jemaah haji 2026 ini.
Sementara, ada pula stigma bahwa petugas kurang empati, terutama terhadap lansia dan penyandang disabilitas.
Kritik ini perlu dijawab dengan jujur: pelayanan inklusif memang belum sempurna. Namun, menyimpulkan bahwa petugas ÔÇ£tidak peduliÔÇØ adalah simplifikasi berbahaya.
Padahal, tahun ini saja, petugas yang melayani lansia dan penyandang disabilitas justru naik signifikan untuk memenuhi pelayanan di sudut-sudut lokasi yang rawan bagi jemaah.
Bahkan, sejak awal jemaah haji hadir di Madinah bulan April ini, layanan petugas terus bergulir.
Tidak sedikit petugas yang menggendong jemaah, mendorong kursi roda, hingga membantu ganti popok jemaah lansia di bandara Madinah (Kompas.com, 26 April 2026).
Di lapangan, petugas justru menjadi garis depan yang menopang jemaah rentan, mendorong kursi roda di bawah terik ekstrem, mendampingi pasien dengan risiko tinggi, hingga memastikan jemaah tersesat bisa kembali ke rombongan.
Problemnya bukan pada absennya empati, melainkan pada kapasitas sistem untuk menginstitusikan empati itu secara merata.
Empati tanpa dukungan sistem hanya akan menjadi kerja sunyi yang tidak terlihat, dan sayangnya, yang tidak terlihat sering dianggap tidak ada.
Lebih Fokus Ibadah Sendiri?
Menuduh petugas lebih mementingkan ibadah pribadi adalah kritik yang terdengar religius, tetapi secara logika justru problematik.
Dalam etika pelayanan haji, kewajiban utama petugas adalah memastikan ibadah jemaah berjalan lancar, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan dan sunah dalam rangka ibadah pribadi.
Banyak petugas tidak memiliki keleluasaan untuk menjalankan ritual secara ideal. Mereka bergerak mengikuti ritme pelayanan, bukan preferensi spiritual pribadi.
Menilai mereka dengan standar jemaah reguler adalah kekeliruan kategoris: peran berbeda, maka ukuran pun harus berbeda.
Stigma ÔÇ£titipanÔÇØ atau kedekatan dalam rekrutmen juga sering muncul. Kritik ini sah dalam masyarakat demokratis, tetapi tidak boleh berhenti pada kecurigaan.
Tanpa data dan transparansi yang diuji, tuduhan semacam ini hanya akan menjadi prasangka kolektif yang merusak kepercayaan.
Ada tiga alasan utama mengapa stigma terhadap petugas haji terus hidup. Pertama, ekspektasi spiritual yang sangat tinggi.
Haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi pengalaman religius puncak. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kekecewaan mencari objek, dan petugas menjadi target paling dekat.
Kedua, bias persepsi publik. Pengalaman negatif lebih mudah diingat dan disebarkan dibanding praktik baik. Satu keluhan viral dapat menutupi seribu layanan yang berjalan baik.
Ketiga, ketidaktahuan terhadap kompleksitas sistem haji. Banyak yang melihat haji sebagai perjalanan individual, padahal ia adalah operasi logistik global dengan jutaan variabel.
Realitas yang Sering Dilupakan
Ada satu dimensi yang hampir selalu luput dari perdebatan publik: profil jemaah itu sendiri. Sebagian besar jemaah Indonesia, terutama dari desa, bukan hanya pertama kali berhaji, tetapi juga pertama kali naik pesawat, menginap di hotel bertingkat, berinteraksi dalam sistem internasional, bahkan pertama kali ke luar negeri.
Bayangkan seorang petani dari pelosok yang seumur hidupnya berpindah dari sawah ke pasar, tiba-tiba harus memahami boarding pass, gate keberangkatan, lift hotel, kartu akses kamar, jadwal bus lintas kota di negeri asing, hingga prosedur kesehatan berbahasa asing.
Semua itu terjadi dalam waktu singkat, di tengah kondisi fisik yang tidak selalu prima.
Tanpa pendampingan, situasi ini bukan sekadar ÔÇ£membingungkanÔÇØ, ia bisa berubah menjadi kepanikan kolektif.
Di sinilah peran petugas menjadi krusial, bukan tambahan. Mereka bukan hanya mengurus ibadah, tetapi juga menjadi jembatan kultural, navigasi sosial, dan penyangga psikologis.
Mereka menjelaskan hal-hal yang bagi sebagian orang tampak sepele, tetapi bagi jemaah awam adalah dunia baru yang sepenuhnya asing.
Ketika seorang jemaah bingung menggunakan lift, tersesat karena tidak memahami rambu, atau panik karena kehilangan rombongan di bandara, publik tidak melihat itu sebagai ÔÇ£krisis besarÔÇØ. Namun bagi individu tersebut, itu adalah pengalaman yang bisa mengganggu seluruh rangkaian ibadahnya.
Maka menilai petugas hanya dari kehadiran fisik di satu titik layanan adalah cara pandang sempit. Sebab sering kali, pekerjaan paling penting mereka justru terjadi di ruang-ruang kecil: menjelaskan, menenangkan, mengarahkan, hal-hal yang tidak viral, tetapi menentukan.
Disiplin dan Sanksi: Negara Tidak Abai
Petugas haji bukanlah entitas tanpa kontrol, bebas, longgar, dan minim akuntabilitas. Petugas disiplin, diawasi ketat dan disertai sanksi tegas.
Petugas wajib mengenakan seragam resmi sebagai identitas pelayanan. Aturan ini bukan kosmetik, melainkan instrumen vital agar jemaah mudah mengenali dan mengakses bantuan di tengah kerumunan masif.
Petugas yang melanggar kode etik, termasuk tidak mengenakan seragam, akan dikenai tindakan tegas sesuai pakta integritas.
Lebih jauh, disiplin ini bukan sekadar soal atribut, tetapi menyangkut tanggung jawab keselamatan jemaah.
Dalam kondisi cuaca ekstrem Madinah yang bisa mencapai 35 derajat celcius, petugas diwajibkan proaktif: mendampingi jemaah yang terpisah, merespons tanda kebingungan, hingga memastikan kelompok tetap terorganisir agar tidak tersesat.
Bahkan detail kecil seperti pengamanan sandal, kartu identitas (nusuk), hingga pola hidrasi jemaah diatur sebagai bagian dari manajemen risiko.
Artinya, petugas tidak hanya bekerja di bawah tekanan lapangan, tetapi juga berada dalam sistem pengawasan berlapis.
Maka tuduhan bahwa mereka ÔÇ£bebas tanpa tanggung jawabÔÇØ bukan hanya tidak akurat, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa setiap kelalaian memiliki konsekuensi nyata.
Pada puncak ibadah, Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan kebijakan tegas: petugas haji wajib tetap mengenakan seragam dinas saat wukuf di Arafah.
Identitas pelayanan tidak boleh dilepas, meskipun konsekuensinya petugas harus membayar dam karena tidak mengenakan ihram.
Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam puncak ibadah haji, fungsi pelayanan berada di atas kenyamanan personal.
Seragam bukan sekadar atribut, melainkan penanda yang memudahkan jemaah mengenali dan mengakses bantuan di tengah kepadatan ekstrem.
Dengan demikian, pilihan tetap berseragam saat wukuf bukan pelanggaran esensial, melainkan keputusan sadar: mengorbankan aspek sunnah demi memastikan jemaah tetap terlayani secara maksimal.
Akhirnya, petugas haji memang bukanlah aktor sempurna, tetapi juga bukan karikatur negatif seperti yang kerap dibayangkan.
Mereka adalah bagian dari sistem yang kompleks, bekerja dalam tekanan tinggi, dan sering kali menjadi ÔÇ£penyangga diamÔÇØ dari pengalaman ibadah jutaan orang.
Jika publik ingin pelayanan haji yang lebih baik, maka yang harus dibangun bukan sekadar keberanian mengkritik, tetapi juga kedewasaan memahami konteks.
Sebab tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang siklus lama: menyederhanakan, menyalahkan, lalu lupa memperbaiki. Dan dalam siklus itu, yang paling dirugikan bukan hanya petugas, tetapi kualitas pelayanan haji itu sendiri.
