Pemerintah Berikan Insentif PPN Mobil Listrik Nikel Hingga 100 Persen

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel mulai Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya nikel domestik guna memperkuat rantai pasok industri baterai nasional, sebagaimana dilansir dari Suara pada Rabu (6/5/2026).

Dukungan fiskal melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini akan disesuaikan dengan teknologi baterai yang diusung oleh masing-masing produsen. Melalui langkah tersebut, mobil listrik dengan baterai Nickel Manganese Cobalt (NMC) berpeluang mendapatkan potongan pajak yang lebih besar dibandingkan model lainnya.

Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa besaran insentif akan sangat bergantung pada pemindaian skema teknologi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menteri Keuangan.

Pemberian insentif ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendorong hilirisasi komoditas nikel di dalam negeri. Pemerintah menargetkan kuota awal program ini sebanyak 200.000 unit kendaraan listrik, yang mencakup 100.000 unit mobil dan 100.000 unit motor.

Khusus untuk segmen roda dua, pemerintah telah menetapkan subsidi sebesar lima juta rupiah untuk setiap unit motor listrik. Sementara itu, regulasi teknis mengenai nilai subsidi dan besaran potongan pajak bagi mobil listrik saat ini masih berada dalam tahap finalisasi oleh kementerian terkait.

Beberapa produsen otomotif yang memasarkan kendaraan dengan baterai berbasis nikel di Indonesia diprediksi akan menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini. Sejumlah model dari merek BMW dan Hyundai telah tercatat menggunakan teknologi baterai NMC dalam lini produk mereka.