Pemerintah berencana memberikan besaran insentif yang lebih tinggi bagi mobil listrik yang mengadopsi baterai berbasis nikel. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat program hilirisasi industri nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menjelaskan bahwa saat ini mayoritas kendaraan listrik yang dipasarkan di tanah air masih menggunakan baterai jenis Lithium Ferro Phosphate (LFP). Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam merancang kebijakan subsidi.
Dilansir dari Detik Oto, sejumlah merek yang menggunakan teknologi LFP antara lain BYD, Jaecoo, Aion, Denza, Geely, GWM, Chery, DFSK, MG, Polytron, Seres, Nissan, Toyota, VinFast, Wuling, Xpeng, dan Changan.
Salah satu poin utama dalam dukungan fiskal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah. Pemerintah tengah mengkaji efektivitas dari berbagai skema yang akan diterapkan kepada produsen dan konsumen.
"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).
Purbaya menekankan bahwa mekanisme pemberian subsidi ini akan dibedakan secara spesifik berdasarkan jenis teknologi baterai. Fokus utama bantuan ini diarahkan pada kendaraan listrik murni (EV), bukan tipe hybrid.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambahnya.
Dukungan Terhadap Hilirisasi Nikel
Meskipun mobil hybrid banyak yang sudah menggunakan baterai nikel, seperti Toyota Innova Zenix buatan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), fokus insentif besar tetap pada EV. Sebagai informasi, Innova Zenix menggunakan baterai Nickel-Metal Hydride (NiMH) serupa dengan Corolla Cross Hybrid dan Camry Hybrid.
Purbaya menyatakan bahwa keunggulan insentif bagi baterai nikel bertujuan agar cadangan nikel melimpah yang dimiliki Indonesia dapat terserap secara maksimal di dalam negeri melalui produksi baterai lokal.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya.
Kebijakan ini juga menjadi respons terhadap pandangan global mengenai masa depan industri baterai di Indonesia. Pemerintah ingin membuktikan bahwa ekosistem nikel dalam negeri tetap kompetitif di tengah tren penggunaan baterai non-nikel oleh negara lain.
"Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang. Karena China pakai bukan nikel, kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai, dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegasnya.
