Pemerintah Indonesia secara resmi memasuki periode tinjauan teknis dalam proses aksesi menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada Kamis (11/12/2025). Langkah ini ditandai dengan kunjungan tim sekretariat OECD ke Jakarta untuk memverifikasi kesiapan serta reformasi kebijakan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia telah menyerahkan memorandum awal sejak tahun 2024. Status Indonesia saat ini merupakan peningkatan hubungan setelah menjadi mitra utama organisasi tersebut sejak 2007, sebagaimana dilansir dari Investortrust.
ÔÇ£Minggu ini tim sekretariat OECD, dipimpin Deputy Secretary General sedang melakukan kunjungan dan untuk melihat langsung bagaimana percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan tinjauan teknis tersebut," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Peninjauan teknis tahap awal difokuskan pada tiga sektor utama yang meliputi isu lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital. Sektor-sektor ini diprioritaskan karena memiliki kompleksitas tinggi serta peran krusial dalam membangun ketahanan nasional terhadap dinamika tantangan global saat ini.
ÔÇ£Bidang-bidang tersebut didahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan global hari ini,ÔÇØ ucap Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain progres teknis, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 30 Tahun 2025. Peraturan ini berfungsi sebagai amendemen atas Kepres Nomor 17 Tahun 2024 guna menyesuaikan struktur Tim Nasional Aksesi OECD dengan susunan Kabinet Merah Putih.
Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh di OECD dapat membantu Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik serta memperkuat sistem multilateralisme. Keanggotaan ini diproyeksikan mampu melahirkan regulasi berkualitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
"Karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Hari ini kami juga menyampaikan dan memperlihatkan kepada OECD bahwa proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka termasuk kepada teman-teman dari media cetak dan media elektronik," sebut Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Rapat koordinasi tingkat menteri terkait aksesi ini juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Di antaranya adalah Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti, serta Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono.
