Pemerintah Indonesia menyepakati pengadaan impor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Rusia untuk mengamankan pasokan energi nasional hingga akhir tahun. Kesepakatan strategis ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia pada pertengahan April 2026.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengonfirmasi volume impor tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Dilansir dari Money, langkah ini diambil guna menjamin ketersediaan stok bahan bakar di dalam negeri tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi, kemarin sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu sekitar 150 juta barrel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujar Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
Hingga saat ini, pemerintah masih mematangkan instrumen regulasi dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tersebut. Terdapat dua skema yang dipertimbangkan, yakni melalui PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menggunakan jalur Badan Layanan Umum (BLU).
Pemilihan skema BLU menjadi opsi karena fleksibilitasnya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dibandingkan aturan tender ketat pada BUMN. Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemudahan pembiayaan antar kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung BUMN atau BLU? Ini dua opsi, lagi kita siapkan payung regulasinya," kata Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
Perbedaan mendasar antara kedua opsi tersebut terletak pada konsekuensi hukum dan teknis pelaksanaan di lapangan. Skema antarnegara (G2G) melalui BLU dinilai berpotensi memberikan efisiensi yang lebih besar dalam proses birokrasi pengadaan minyak mentah tersebut.
"Karena kalau BUMN itu kan juga ada konsekuensi, dan juga kalau BLU itu apa kemudahannya, termasuk pembiayaan, itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga," lanjut Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
Selain masalah regulasi, pemerintah memastikan bahwa proses pengiriman minyak dari Rusia tidak akan dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis terhadap daya tampung infrastruktur energi yang tersedia saat ini.
Distribusi secara bertahap dipilih untuk menyesuaikan dengan batas maksimal kapasitas penyimpanan minyak (oil storage) yang dimiliki Indonesia. Hal ini dilakukan guna menghindari penumpukan pasokan yang melebihi kemampuan fasilitas penampungan domestik.
"Ini tidak bisa sekaligus. Kalau sekaligus kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Jadi akan dilakukan impor secara bertahap," ucap Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
