Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite berasal dari kalangan rumah tangga mampu. Temuan ini dilaporkan pada Kamis (23/4) di Senayan, Jakarta Pusat, sebagai bentuk evaluasi terhadap distribusi subsidi energi nasional.
Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi yang membuat anggaran negara tidak terserap secara efektif oleh masyarakat kelas bawah. Dilansir dari Detik Oto, nominal subsidi dan kompensasi BBM pada 2024 mencapai Rp 138 triliun, dengan biaya impor bensin serta solar menyentuh angka US$ 21,5 miliar.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Setyo Nugroho, memberikan penegasan bahwa pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Ia menilai pengawasan ketat diperlukan agar bahan bakar bersubsidi benar-benar menjangkau konsumen menengah ke bawah.
"Berdasarkan kajian INDEF, sekitar 63 persen dari orang yang konsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry Setyo, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF.
Persentase konsumsi yang didominasi kalangan mampu ini menjadi alasan kuat bagi lembaga riset tersebut untuk mendorong perubahan skema pemberian bantuan kepada masyarakat. Andry menekankan perlunya perbaikan target penerima agar efisiensi fiskal dapat tercapai.
"Jadi pekerjaan rumah dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan ketimbang masyarakat menengah atas," tambahnya.
Selain masalah ketepatan sasaran, Andry mengaitkan potensi kebocoran subsidi dengan sistem pemberian bantuan yang masih berbasis komoditas. Menurutnya, sistem saat ini rentan dimanfaatkan oleh kelompok yang secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan.
"Ke depannya, subsidi harus lebih tepat sasaran, bukan ke komoditasnya, tapi ke individunya. Jadi individu yang dalam hal ini masyarakat tak mampu berhak juga mengonsumsi produk-produk BBM yang sama," tuturnya.
Risiko ekonomi global juga menjadi perhatian serius dalam kajian INDEF, terutama terkait fluktuasi harga minyak akibat ketegangan politik internasional. Andry memproyeksikan adanya lonjakan tajam pada beban keuangan negara jika krisis geopolitik terus berlanjut.
"Kita melihat dengan kalkulasi kami, beban fiskal Pertalite saja bisa meningkat 380 persen ketika krisis geopolitik terjadi. Dan in term of total dari subsidi dan kompensasi bisa meningkat 50 persen dari kondisi normal," kata dia.
