Pemerintah Indonesia mengamankan komitmen pasokan minyak sebanyak 150 juta barel dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada Jumat (24/4/2026).
Dilansir dari Detik Finance, ketersediaan pasokan energi ini menjadi prioritas kementerian terkait guna menjaga stabilitas stok dalam negeri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengonfirmasi bahwa kesepakatan volume besar tersebut bertujuan mencukupi kebutuhan domestik.
"Kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Jadi, itu kan baru komitmen pembahasan waktu kunjungan Presiden dan juga Pak Menteri ke Rusia," ujar Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
Pemerintah menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan ratusan juta barel minyak tersebut tidak akan dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Langkah pengiriman dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur penampungan di tanah air.
"Skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," kata Yuliot Tanjung.
Saat ini, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menetapkan regulasi operasional dan metode pembiayaan yang paling efektif. Dua skema utama yang sedang dikaji adalah penggunaan mandat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
"Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan yang termasuk pembiayaan. Itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga," ujar Yuliot Tanjung.
Selain aspek regulasi, pemerintah juga sedang memetakan jalur logistik pengiriman komoditas energi tersebut. Penentuan rute impor menjadi poin krusial agar proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan teknis di perjalanan.
"Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan," pungkas Yuliot Tanjung.
