Delegasi komite perlindungan lingkungan maritim (MEPC 84) milik Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyepakati penggunaan Kerangka Kerja Emisi Nol Bersih sebagai panduan utama regulasi masa depan pada Rabu (6/5/2026). Keputusan ini diambil setelah melalui perdebatan intensif mengenai arah kebijakan iklim bagi sektor pelayaran internasional.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah krusial dalam menentukan standar lingkungan maritim global. Sebagaimana dilansir dari Lestari, forum ini berhasil meredam perbedaan pendapat terkait mekanisme teknis yang sempat menghambat progres pembahasan sebelumnya.
Penerapan pajak karbon global bagi kapal sebenarnya telah direncanakan sejak April 2025 namun mengalami penundaan pada tahun lalu. Rencana awal tersebut mencakup target ambisius berupa pengurangan polusi sebesar 30 persen pada tahun 2035 dan meningkat hingga 65 persen pada tahun 2040.
Sistem tersebut juga merancang skema denda yang mencapai 380 dolar AS per ton bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Selain sanksi finansial, kerangka peraturan yang disusun melibatkan pembentukan sistem perdagangan kuota polusi guna menekan emisi secara bertahap.
Upaya penetapan pajak polusi ini menghadapi resistensi signifikan dari sejumlah negara produsen minyak utama, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi. Pemerintah Amerika Serikat bahkan telah memberikan peringatan mengenai potensi tindakan balasan apabila kapal-kapal mereka dikenakan pungutan pajak polusi tersebut.
Fokus pembicaraan dalam pertemuan MEPC 84 bergeser pada implementasi rencana jangka menengah guna mencapai target bebas emisi pelayaran dunia pada 2050. Negara-negara anggota akhirnya menyetujui rencana kerja untuk pertemuan mendatang dengan tetap menjadikan acuan "Bebas Emisi" sebagai pilar diskusi.
Beberapa delegasi menyuarakan dukungan terhadap struktur rencana saat ini yang dinilai sebagai titik temu atau jalan tengah bagi berbagai kepentingan negara anggota. Guna mengejar ketertinggalan jadwal, para utusan sepakat menambah dua pertemuan ekstra sebelum rapat pleno besar yang dijadwalkan pada 16ÔÇô20 November 2026.
Peningkatan frekuensi pertemuan ini sempat memicu kekhawatiran dari beberapa negara terkait terbatasnya ruang untuk gagasan baru. Namun, pihak lain menekankan bahwa penundaan lebih lanjut akan melemahkan kepastian investasi bagi para pelaku industri dan mencederai semangat perbaikan iklim global.
Kerangka kerja ini dirancang untuk menyatukan target jangka panjang dengan aksi nyata melalui regulasi yang ketat dan sistem pertanggungjawaban yang transparan. Meskipun demikian, proses birokrasi ini diprediksi baru akan berlaku efektif pada awal tahun 2028 jika pengesahan rampung di akhir 2026.
Berdasarkan lini masa yang ada, pelaporan jumlah polusi secara resmi baru akan dimulai pada tahun 2029. Tahapan pemeriksaan kebenaran data emisi tersebut dijadwalkan menyusul pada tahun 2030, menandai dimulainya pengawasan ketat terhadap operasional kapal di seluruh dunia.
"Bebas Emisi" ujar utusan dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa rencana utama tetap menjadi acuan paling penting untuk diskusi ke depannya.
Keputusan MEPC 84 ini memberikan sinyal positif bagi komunitas internasional mengenai adanya semangat untuk mencapai kesepakatan final pada tahun ini. Agenda diskusi tetap berjalan sesuai jalur untuk memastikan target pengurangan karbon di sektor maritim tetap relevan dengan tantangan iklim global.
