Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk membatasi pemberian subsidi kepada masyarakat pada Selasa (21/4/2026). Langkah ini disarankan guna mencegah pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berisiko mengganggu stabilitas keuangan negara.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, teguran tersebut disampaikan langsung kepada Purbaya dalam rangkaian kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026. Lembaga keuangan global tersebut menekankan pentingnya manajemen anggaran yang sehat bagi Indonesia.
Purbaya menjelaskan bahwa dalam pertemuan di sela-sela kunjungan tersebut, kedua lembaga memiliki pesan senada mengenai risiko kebijakan subsidi yang berlebihan terhadap ketahanan fiskal.
"Waktu disana banyak yang protes lembaga-lembaga itu. Main message-nya dari IMF, World Bank itu sama, jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menanggapi saran tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan kebijakan subsidi secara terukur. Saat ini, bantuan pemerintah hanya difokuskan pada jenis bahan bakar tertentu seperti Pertalite dan Solar, sementara produk lainnya mengikuti harga pasar.
"Kita kan nggak kelebihan, yang kita kasih yang subsidi, yang nggak subsidi biarin saya lepas ke pasar, saya bilang. Saya mengerti dan yang penting adalah kita manage dengan betul," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Dalam laporannya kepada IMF dan Bank Dunia, Purbaya juga memastikan defisit anggaran Indonesia tetap terkendali di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia meyakinkan para mitra internasional bahwa Indonesia memiliki sistem perlindungan kas yang kuat melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Mereka juga jadi tahu bahwa management cash kita cukup baik dan kita bilang masih punya third layer atau fourth layer of defense yang betul dalam bentuk SAL (Saldo Anggaran Lebih)," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan mengakui bahwa menyimpan dana tunai dalam jumlah besar melalui SAL dalam jangka panjang merupakan langkah yang kurang efisien secara ekonomi. Namun, instrumen ini terbukti krusial sebagai cadangan darurat untuk menjaga daya beli pemerintah saat menghadapi situasi mendesak.
"Dalam keadaan biasa itu konyol sebetulnya, uangnya nggak kepakai, ditaruh di situ saja menumpuk, tetapi dalam keadaan seperti ini boleh juga," papar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
