Teknologi high voltage direct current (HVDC) kini dipandang sebagai elemen vital untuk mengoneksikan sumber energi terbarukan di lokasi terpencil dengan pusat beban listrik. Langkah ini diambil seiring dengan percepatan agenda transisi energi nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
Dikutip dari Money, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tersebut, porsi sebesar 76 persen dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT).
Ambisi hijau ini semakin dipertegas oleh instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memacu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW. Proyek transmisi HVDC pun disiapkan sebagai infrastruktur pendukung utama dalam satu dekade mendatang.
Isu mengenai penguatan interkoneksi ini dibahas dalam workshop bertajuk "HVDC Transmission: Indonesia's Green Enabling Interconnection". Acara tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri, serta mitra global untuk menyelaraskan visi interkoneksi listrik hijau.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan pengembangan jaringan transmisi hingga mencapai 48.000 kilometer. Luasan jaringan tersebut sangat diperlukan guna menopang keberhasilan strategi transisi energi tanah air.
"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," kata Darmawan.
Salah satu agenda prioritas yang kini dalam tahap persiapan adalah proyek interkoneksi Sumatra-Jawa yang berbasis teknologi HVDC. Proyek ini direncanakan memiliki panjang sirkuit mencapai sekitar 112 kilometer.
Menutup Ketimpangan Pasokan Listrik Antarwilayah
Kehadiran sistem HVDC diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan pasokan listrik di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, teknologi ini diproyeksikan dapat memperkokoh stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
Ketua Umum MKI sekaligus Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyebut interkoneksi antarwilayah bukan lagi sekadar rencana. Menurutnya, hal tersebut telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi sistem nasional.
"Interkoneksi ini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan krusial untuk mendukung transisi energi dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional," ujar Suroso.
Guna mendukung sektor ketahanan energi, pemerintah telah mengalokasikan dukungan fiskal yang mencapai Rp 402,4 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, proyeksi investasi di sektor ketenagalistrikan diperkirakan melampaui angka 500 miliar dollar AS.
Melalui integrasi HVDC sebagai tulang punggung sistem, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih andal dan merata di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini menjadi fondasi utama dalam mengejar target bauran energi bersih di masa depan.
